Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bersama Kader PDIP Joko Widodo (Jokowi) dalam satu mobil usai menutup Rakernas PDIP di Ancol, Jakarta, (8/9). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Surakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyebut rencana deklarasi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan dilakukan sebelum pemilihan legislatif belum layak dipercaya. "Itu masih konon, gosip politik," katanya saat ditemui di Solo, Selasa, 4 Maret 2014.
Menurut Hashim, pihaknya belum bisa mempercayai informasi yang berkembang mengenai calon presiden dari PDIP. Dalam beberapa hari terakhir, berkembang kabar bahwa PDIP akan segera mendeklarasikan pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai presiden.
"Selama belum ada pengumuman dari Megawati, kami belum akan percaya," katanya. Sebab, kalangan internal PDIP telah menyatakan soal pencalonan presiden dari partainya merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP. "Kita lihat saja nanti," katanya melanjutkan.
Hingga saat ini, Partai Gerindra telah mantap mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dari partai tersebut. Hanya, hingga saat ini belum ada informasi pasti mengenai calon pendamping Prabowo. "Kami tunggu bagaimana sikap dari PDIP," katanya.
Dia menyatakan ada ikatan antara Partai Gerindra dan PDIP melalui perjanjian Batutulis. "Ditandatangani oleh Prabowo dan Megawati," katanya. Salah satu isinya, PDIP akan mendukung calon presiden yang diajukan Partai Gerindra pada Pemilu 2014.
Hashim mengaku menjadi salah satu konseptor dalam perjanjian tersebut. "Hasil dari negosiasi selama tiga hari," katanya. Menurut dia, beberapa petinggi PDIP juga ikut menjadi saksi dalam penandatanganan perjanjian itu. Sayangnya, dia masih enggan menyebut saksi-saksinya. Meski demikian, beberapa di antaranya masuk dalam kabinet bayangan yang disebut-sebut telah disusun PDIP.
