Ada Laporan Anggota TNI Berkampanye untuk Partai  

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Selasa, 4 Maret 2014 17:18 WIB

Pengguna jalan melintas di depan baliho Alat Peraga Kampanye (APK) Caleg di Kudus, Jateng, Rabu (20/11). ANTARA/Andreas Fitri Armoko

TEMPO.CO, Surakarta - Komando Resor Militer (Korem) 072 Warastratama Surakarta mengaku mendapat laporan ihwal keterlibatan anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam kegiatan partai politik. Atas laporan tersebut, Korem 072 menyatakan segera menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan.

"Kami memang menerima dua laporan dari masyarakat," kata Komandan Korem Warastratama Surakarta Kolonel (Infanteri) Mulyo Aji, Selasa, 4 Maret 2014. Mulyo menyatakan satu kasus berada di Boyolali, sedangkan kasus lainnya berada di Klaten.

Menurut Mulyo, pihaknya langsung menerjunkan tim untuk menyelidiki kebenaran laporan tersebut. "Kami langsung menyebar intel," katanya. Hasilnya, keterlibatan anggota Babinsa dalam kegiatan politik itu tidak terbukti.

Dalam kasus di Boyolali, pihaknya mendapat laporan adanya anggota Babinsa yang menghadiri acara yang diselenggarakan calon legislator. "Setelah diselidiki, itu kegiatan musyawarah pimpinan kecamatan.

Sedangkan di Klaten, masyarat melaporkan adanya personel TNI yang ikut memasang spanduk calon legislator. "Bahkan ada foto dalam laporan tersebut," katanya. Menurutnya, pemasang spanduk tersebut memakai pakaian doreng.

Setelah ditelusuri, ternyata pemasang spanduk tersebut bukan anggota TNI, melainkan masyarakat biasa yang kebetulan memiliki pakaian loreng. "Tidak mungkin TNI bertindak bodoh ikut pasang spanduk, apalagi dengan mengenakan seragam," kata Mulyo.

Mulyo memastikan semua anggotanya akan tetap netral dalam pemilihan umum mendatang. "Anggota TNI tidak akan ikut berpolitik," katanya. Dia juga akan menjaga anggotanya agar tidak diisukan terlibat dalam kegiatan politik.

Salah satunya, dia meminta para anggota Babinsa untuk tidak terlalu dekat dengan lokasi penyelenggaraan kegiatan politik. "Sebenarnya tugas mereka adalah memantau," katanya. Mulyo meminta Babinsa memantau dengan jarak paling dekat 300 meter dari lokasi kegiatan politik.

AHMAD RAFIQ







Berita terkait

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

14 menit lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

4 jam lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

6 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

3 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

5 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

7 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

7 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

8 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya