TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan pencalonan Joko Widodo sebagai calon presiden oleh Partai Demokrasi Indonesia segera menuai berbagai reaksi dari lawan maupun kawan. Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menganggap Gubernur DKI Jakarta itu bukan sosok negarawan. “Lihat saja saat ditanya soal pencalonannya sebagai presiden. Dia selalu saja mesem-mesem seperti orang kena sawan,” kata Ruhut saat dihubungi, Senin, 3 Maret 2014.
Menurut Ruhut, Jokowi pernah mengatakan bahwa jika ada anak buahnya yang diduga terlibat korupsi, dia mempersilakan anak buahnya diperiksa oleh KPK. "Tapi kenapa dalam kasus bus Transjakarta tak dilaporkan ke KPK?" kata Ruhut. Politikus Demokrat itu menuduh gaya Jokowi itu bukanlah sikap orang nomor satu di Indonesia.
Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengaku senang jika Jokowi benar-benar diajukan sebagai calon presiden dalam pemilu tahun ini. Alasannya, kata dia, politikus PDIP itu belum punya rekam jejak yang dapat dijadikan panutan rakyat. "Lagipula Jokowi orangnya klemar-klemer, kok mau nyapres?" kata dia.
Sebaliknya, Ruhut malah ngeri jika nanti Jokowi benar-benar maju sebagai calon presiden. "Orang lugu kok jadi presiden? Ditipu nanti," katanya. (Baca: Mega Putuskan Jokowi Capres Sejak Dua Pekan Lalu?
Ruhut menyatakan partainya tak masalah jika memang Jokowi akan maju sebagai capres PDI Perjuangan. Ruhut malah mempersilakan bekas Wali Kota Solo itu beradu rekam jejak dengan pimpinan partainya.
Sebelumnya, PDI Perjuangan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mendeklarasikan Jokowi sebagai calon presiden. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, mengatakan deklarasi bisa dilakukan pada bulan ini atau April mendatang. "Semua orang juga sudah tahu (Jokowi menjadi calon presiden). Tinggal menunggu deklarasi dan situasi politik yang berkembang," kata Andreas kepada Tempo, akhir pekan kemarin.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
