Survei, Elektabilitas Jokowi Kembali ke Puncak

Reporter

Minggu, 9 Februari 2014 21:13 WIB

Gubernur DKI Jakarta, warga korban banjir di RSUD Budhi Asih di jalan Dewi Sartika, Jakarta, (21/1). Kedatangan Jokowi tersebut selain melihat kondisi para korban dan juga memastikan program KJS berjalan dengan semestinya. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali duduk di posisi pertama dalam survei tingkat keterpilihan calon presiden. Dari hasil jajak pendapat yang dilakukan Pusat Kajian Pancasila, Hukum, dan Demokrasi Universitas Negeri Semarang, pria yang akrab disapa Jokowi ini memiliki elektabilitas 20,28 persen.

"Keterpilihan Jokowi tertinggi," katanya Direktur Pusat Kajian, Arif Hidayat, saat memaparkan hasil survei Menakar Potensi Modal Sosial dan Politik Capres Muda di Pilpers 2014 di Jakarta, Ahad, 9 Februari 2014. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Lembaga Survei Nasional yang menyatakan publik Jakarta lebih memilih Megawati untuk maju sebagai calon presiden PDI Perjuangan ketimbang Jokowi, yang juga kader partai itu.

Tokoh muda lain yang memiliki tingkat keterpilihan tinggi, Arif melanjutkan, adalah Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dengan 16,26 persen. Disusul calon Wakil Presiden dari Partai Hanura Harry Tanoesoedibjo sebanyak 11,3 persen, dan Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid 10,09 persen.

Survei ini dilakukan pada 3 Januari-9 Februari lalu dengan jumlah responden 1.070 orang yang tersebar di 34 provinsi. Responden yang dipilih adalah mereka yang sudah memiliki hak pilih pada Pemilu 2014 dan bukan TNI/Polri aktif. Tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan margin of error sekitar 3 persen. Sedangkan pengambilan data dilakukan melalui teknik wawancara dengan bantuan kuisioner.

Adapun tokoh yang dipolingkan berkriteria capres muda dengan rentang usia 35-55 tahun pada 2014, kerap muncul di media, masuk jajaran elit politik, mempunyai pengaruh dan basis massa.

Arif mengatakan, munculnya nama-nama muda tersebut merupakan obat tawar bagi pemilih atas kejenuhan publik terhadap tokoh-tokoh lama. Soalnya, pemilihan presiden 2014 masih diminati calon presiden lama yang bertarung di pemilu sebelumnya, seperti Megawati Soekarno Putri, dan Wiranto. "Veteran perang pilpres masih tergoda untuk mencalonkan diri," katanya.

Dia menyarankan agar tokoh muda yang memiliki elektabilitas tinggi ini dimanfaatkan untuk menjadi calon presiden 2014. Sebab, pada pemilu berikutnya bisa jadi mereka tak lagi diminati publik. "Pemilihan 2019 mereka sudah jadi tokoh tua," ujarnya.

NUR ALFIYAH


Berita Lainnya:
Tak Ada Mobil Presiden, Angkot pun Jadi
Soal Suami Airin, Aura Kasih Siap Dipanggil KPK
Di Balik Ziarah PM Singapura ke Makam Usman-Harun
Kecelakaan Mobil, Maicon Pereira Wafat

Berita terkait

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

34 menit lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

58 menit lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

2 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

6 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

7 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

8 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

8 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

13 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

13 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

14 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya