Siti Hedijati alias Titiek Soeharto. TEMPO/ Tommy Satria
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh, mengatakan partainya mungkin bakal mengusung salah satu anak Presiden Soeharto sebagai calon wakil presiden mendampingi Aburizal Bakrie. Ini bila Golkar mampu menembus ambang batas perolehan suara untuk pencalonan presiden atau presidential threshold yang dipatok di atas 20 persen.
"Peluang itu sangat terbuka lebar," ujar Poempida di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin, 27 Januari 2014.
Poempida membenarkan kabar bahwa Golkar membidik Siti Hediyati Hariyadi alias Titiek Soeharto sebagai pendamping Ical--sapaan Aburizal Bakrie. Anak keempat Seoharto itu kini merupakan salah satu elit Golkar sebagai Ketua Bidang Tani dan Nelayan Partai Golkar.
"Ibu Titiek sekarang ada di Golkar. Istilahnya, kalau kemungkinan Golkar menang telak, kenapa tidak," ujarnya.
Aburizal Bakrie sebelumnya mengaku telah mengantongi sejumlah nama untuk menjadi pendampingnya dalam pemilihan presiden 2014. Nama-nama itu kini sedang digodok. Kabarnya, salah satu kandidat yang tengah dikaji elektabilitasnya itu adalah Titiek Soeharto.
Titiek sendiri saat mulai serius menggalang dukungan dengan mendaftar sebagai calon anggota legislatif dari daerah pemilihan Yogyakarta. Mantan istri Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto itu memperoleh nomor urut pertama di daerah istimewa tersebut.
Menurut Poempida, partainya akan memilih Titiek bila dianggap mampu menambah elektabilitas Ical. "Pak Ical mengandalkan basis ilmiah untuk memperhitungkan kemenangan Golkar ke depan," ujarnya.
Poempida mengatakan partainya tidak akan khawatir kemunculan nama Titiek akan menimbulkan isu pemerintahan otoriter yang kerap membayangi keluarga Soeharto. Dia yakin masyarakat sudah cukup cerdas untuk sadar bahwa otoritarianisme tak bisa lagi diterapkan saat ini.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
