Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO , Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta Komisi Pemilihan Umum tidak hanya melaporkan rekening calon legislatif saja sebagai bagian dari peserta Pemilu. Lembaga ini meminta pejabat internal KPU juga melaporkan rekeningnya.
“Intinya PPATK meminta agar semua pihak itu berpartisipasi,” kata Ketua PPATK Muhammad Yusuf saat memberikan paparan akhir tahun, Jumat, 3 Desember 2014. “Kami meminta juga tidak hanya peserta Pemilu, tapi juga penyelenggara pemilu.”
Yusuf mencontohkan saat Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad mengaku pernah ditawari mobil oleh seorang oknum partai. “Akan baik kalau mereka (pejabat) mensponsori. Secara lisan, kalau mereka mau melaporkan,” katanya.
Yusuf menginginkan klausul pelaporan oleh penyelenggara Pemilu masuk dalam kesepahaman dengan KPU, termasuk klausul pelaporan nomor rekening calon legislatif. “Kalau tidak punya (informasi) rekening, kami bisa, tapi perlu waktu yang panjang. Tapi kalau sudah ada rekeningnya, jadi (telisiknya di) bank tertentu saja,” katanya.
Memang, kata Yusuf, ihwal dana rekening calon legislatif tidak diatur dalam undang-undang. “Hanya kami dari segi manfaat apa salahnya sih. Kan pedoman kita, kalau bersih kenapa risih. Kita ingin itu disosialisasikan,” kata dia. Laporan itu, kata Yusuf, akan menjadi nilai plus bagi calon legislator tersebut. “Kalau enggak mau, rakyat perlu curiga, ada apa dengan orang ini,” kata dia.
Ketua KPU Husni Kamil Manik setuju dengan usulan pelaporan rekening oleh penyelenggara Pemilu. Tapi ia masih keberatan soal klausul pelaporan rekening calon legislator. “Karena tidak ada dalam undang-undang. Maka nanti Kami akan diskusikan apakah PPATK bisa menghubungi para caleg secara langsung?” kata dia.
KPU, kata Husni, hanya mengelola biodata para caleg. Dan KPU sudah mempublikasikannya di situs resmi mereka. “Dari data itu, kami percaya PPATK memiliki kemampuan melacak rekening caleg,” katanya.
