Dukung Pencapresan, Seknas Jokowi Berdiri 11-12-13

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Selasa, 17 Desember 2013 03:55 WIB

Warga menyapa gubenur DKI Jakarta Joko Widodo usai berolahraga di hari bebas kendaraan bermotor di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (8/12). Gubenur DKI Jakarta Jokowi disela-sela kesibukannya menyempatkan berolahraga dan menyapa warga yang beraktivitas di kawasan tersebut . TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretariat Nasional Joko Widodo atau Seknas Jokowi baru berumur enam hari. Seknas ini dibentuk di Jakarta pada 11 Desember 2013 lalu. Ketua Presidium Seknas Jokowi, Muhammad Yamin, mengatakan Seknas dideklarasikan di Jakarta oleh 100 orang. Pelopornya, kalangan aktivis 1980-an. "Teman-teman angkatan saya," kata Yamin, Senin, 16 Desember 2013.

Mereka memandang Jokowi sebagai tokoh yang mampu membawa perubahan. "Kami bukan anak kemarin sore yang ikut euforia Jokowi, melainkan sudah lama mau perubahan. Kami lihat tokoh yang mampu perubahan mengemban adalah Jokowi," kata dia.

Menurutnya, Seknas dibentuk sebagai wadah dukungan dari berbagai daerah kepada Jokowi untuk menuju RI-1. Menurutnya, dalam empat bulan terakhir semakin banyak kabupaten yang mendukung pencapresan Jokowi. "Data kami ada 140 titik di berbagai Kabupaten. Di satu Kabupaten bisa ada dua titik," kata mantan anggota DPR dari PDI Perjuangan ini.

Dia menyebut, di antaranya Palembang, Medan, Lampung, Surabaya, Cirebon, Brebes, Tegal, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Nama gerakan pendukung itu pun beragam dan unik. Ada Pondok Jokowi Presidenku, Gong Jokowi, hingga yang bernama Jokowi alias Jaringan Organisasi Komunikasi Warga Indonesia.

Yamin mengaku, sudah berkali-kali berembuk dengan perwakilan daerah-daerah itu. Selama ini, mereka menggunakan dana pribadi dalam bergerak. Sekarang, ia sedang menggagas saweran Jokowi. Ia ingin masyarakat bisa menyumbang meski hanya Rp 5 ribu. Nantinya, dana yang terkumpul akan digunakan untuk membuat atribut kampanye Jokowi.

Langkah konkret lain saat ini menurutnya adalah pendaftaran relawan. "Kami persiapkan setiap minggu ada acara di Bundaran HI untuk pendaftaran relawan," ujar Yamin.

Mereka yang berminat akan dilatih menjadi juru kampanye. Sementara, mereka memusatkan kegiatannya di sekretariat, di Jalan Kendal, Menteng, Jakarta Pusat. "Tapi minggu depan pindah ke Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan," kata pria yang mengaku masih aktif sebagai pengacara di Publica Law Firm.

Meski sudah bergerak, Yamin menyebut tak pernah minta persetujuan ataupun melapor keberadaan Seknas pada Jokowi. Dia sendiri hanya bertemu Jokowi secara tidak sengaja di beberapa acara. "Kami enggak mau ganggu Pak Jokowi. Dia akan tahu sendiri," dia menambahkan.

ATMI PERTIWI




Topik Terhangat
Kecelakaan Kereta Bintaro | SEA Games Myanmar | Pelonco Maut ITN | Vila Liar Puncak | 30 Tahun Slank

Berita Terpopuler
Turis Asing pun Tak Jemu ke Kwatisore
Madonna Face Lift ala Kim Kardashian Agar Cantik
Kerennya Naluri Warga Kayan Mentarang Saat Berburu
Melihat Identitas Orang Dayak di Kayan Mentarang
Lancome Rilis Parfum Harga Fantastis Rp 820 Juta

Berita terkait

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

26 menit lalu

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

13 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

14 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

16 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

16 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

18 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

20 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

20 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

21 jam lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

22 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Baca Selengkapnya