Bawaslu Usut Iklan Wiranto-Hary Tanoe  

Reporter

Rabu, 11 Desember 2013 15:15 WIB

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto bersama Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo (kiri). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Daniel Zuchron, mengatakan lembaganya sedang memproses dugaan pelanggaran yang marak dilakukan partai politik maupun kandidat calon presiden, seperti pemasangan iklan di televisi.

"Termasuk iklan Kuis Kebangsaan Win-HT di RCTI," kata Daniel saat dihubungi, Rabu, 11 Desember 2013.

Win-HT yang dimaksud Daniel adalah akronim dari Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo. Keduanya sudah mendeklarasikan diri akan menjadi calon presiden dan wakil presiden dari Partai Hati Nurani Rakyat pada pemilu tahun depan. Meskipun sesuai ketentuan pencalonan presiden dan wakil presiden hanya bisa dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi batasan suara atau kursi dalam pemilihan legislatif mendatang.

Kuis ini tayang di televisi milik Hary Tanoe setiap hari dengan menampilkan tulisan Win-HT, logo pasangan, serta mewajibkan penelepon kuis untuk mengucapkan kalimat: "bersih, peduli, tegas". Kalimat ini merupakan tagline untuk pasangan Wiranto dan Hary Tanoe.

Daniel mengatakan, Bawaslu telah berkoordinasi dengan KPU dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk membahas iklan politik Kuis Kebangsaan Win-HT tersebut. Tujuannya, mengkaji apakah kuis ini melanggar aturan kampanye atau tidak. "Pekan depan sudah ada hasilnya," kata Daniel.

Menurut Daniel, partai dan politikus semakin sangat sadar hukum sehingga menyiasati aturan mengenai kampanye politik dalam beriklan di media massa. Seperti, kata dia, dengan tetap memasang iklan partai dan figur capres tanpa menyertakan ajakan atau imbauan untuk mendukungnya, serta tanpa menyampaikan visi, misi, program partai, dan kandidat capres secara langsung.

"Mereka menampilkan materi kampanye yang tak diatur rinci di Peraturan Komisi Pemilhan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye," kata Daniel.

Ia mengatakan, metode sosialisasi tersebut secara tidak langsung diduga telah melanggar aturan pelaksanaan kampanye.

KHAIRUL ANAM

Berita Terpopuler
Bu Pur Mengaku Dipaksa Penyidik KPK Kenal Anas
Jadi Saksi, Kepala Dinas Kesehatan Banten Dicopot
Mahasiswi Pelonco ITN Dipaksa Mengulum Singkong
Diperiksa Sehari Suntuk, Atut Kebingungan




Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

2 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

4 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

6 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

6 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

7 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

7 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

8 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

9 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya