PPP Wajibkan Caleg Pasang Foto Jokowi - Ma'ruf di Alat Kampanye

Reporter

Dewi Nurita

Senin, 7 Januari 2019 08:42 WIB

Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf M.Romahurmuziy usai rapat koordinasi di kediaman Jusuf Kalla, Jalan Brawijaya Nomor 6, Jakarta Selatan pada Senin malam, 17 Desember 2018. Dewi Nurita/TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembagunan (PPP) M. Romahurmuziy memerintahkan seluruh calon anggota legislatif agar memasang foto pasangan calon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin di setiap alat peraga kampanye (APK), begitu foto surat suara dirilis. "Ini hukumnya wajib. Malam ini saya instruksikan lisan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat instruksi DPP," ujar Rommy di kantor DPP Pusat, Jakarta pada Ahad malam, 6 Januari 2019.

Rommy meminta, tidak ada kader yang tidak mematuhi aturan itu. Sebab, ujar dia, secara historis PPP selalu kalah jika berhadapan dengan Jokowi. Sebagai bukti, ujar dia, empat kali berhadapan, partainya kalah terus.

Baca: Ketum PPP Umumkan Dualisme Berakhir

Pertama, ujar Rommy, saat pemilihan Wali Kota Solo 2005 silam, PPP tidak mendukung Jokowi dan kalah. Kedua, pada pemilihan Wali Kota Solo 2010, saat itu PPP juga kalah berhadapan dengan calon inkumben. Ketiga, PPP kalah saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Keempat, PPP kalah dalam pemilihan presiden 2014, saat berhadapan dengan Jokowi. "Karena itu, kali ini kita bersatu dan wajib memenangkan Jokowi – Amin."

Foto pasangan capres-cawapres sudah dirilis dan siap dicetak di surat suara pemilihan presiden 2019. Pasangan nomor urut 01 berbaju koko berwarna putih dan kopiah hitam. Sedangkan pasangan nomor 02 mengenakan jas hitam dengan kemeja putih, dasi merah dan kopiah hitam.

Baca: Di Acara PPP, Kiai Maimun Cerita Dikunjungi ...

Advertising
Advertising

Sekretaris TKN Jokowi - Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan pakaian Jokowi mencerminkan keindonesiaan dan Ma'ruf Amin tetap melambangkan keulamaan dengan sarung dan sorban putihnya. "Foto itu mencerminkan bagaimana pemimpin tampil apa adanya di depan rakyat," ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 3 Januari 2019.

Berita terkait

PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

2 jam lalu

PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

Khofifah sebelumnya mengklaim dia akan mendapatkan surat rekomendasi dari PPP untuk maju di Pilkada Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

PPP Bantah Akan Beri Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

4 jam lalu

PPP Bantah Akan Beri Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

Khofifah Indar Parawansa mengklaim dirinya akan mendapatkan surat rekomendasi untuk maju di Pilkada Jawa Timur dari PPP, hari ini.

Baca Selengkapnya

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

4 jam lalu

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

Hendy Siswanto sebelumnya telah mendaftar ke PDIP untuk maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

5 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

PPP Serahkan Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

10 jam lalu

PPP Serahkan Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

Khofifah Indar Parawansa mengklaim bakal menerima surat rekomendasi dari PPP untuk maju di Pilkada Jawa Timur, hari ini.

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

1 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Soal Caleg Terpilih Harus Mundur bila Maju Pilkada 2024, Pernyataan Ketua KPU RI Berubah

2 hari lalu

Soal Caleg Terpilih Harus Mundur bila Maju Pilkada 2024, Pernyataan Ketua KPU RI Berubah

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terpilih di Pemilu 2024 harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

3 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya