#korupsi-ups

Berita
Suasana salat Jenazah Haji Lulung di Masjid Al-Anwar, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Terlihat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ikut hadir, Selasa 14 Desember 2021 / Khanifah Juniasari
Berita
Sejumlah penyidik Bareskrim Mabes Polri membawa dokumen dan seperangkat alat komputer usai menggeledah ruangan Komisi E DPRD DKI Jakarta, 27 April 2015. Penggeledahan tersebut terkait perkara dugaan korupsi UPS (Uninterruptable Power Supply). TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Berita
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan keterangan kepada wartawan usai memenuhi pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 25 Februari 2016. Ahok kembali diperiksa Bareskrim sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pengadaan 49 paket uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD-P DKI Jakarta. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Berita
Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul (kiri) dan Kepala Sub Direktorat V Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri, Ajun Komisaris Besar Indarto, menjelaskan tentang perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di kantor humas Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 8 Juni 2016. Tempo/Rezki A
Berita
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung diperiksa Badan Reserse Kriminal Mabes Polri hari ini, Kamis, 25 Februari 2016. TEMPO/Ridian Eka Saputra
Artikel video tidak ada
Foto
Kasus Korupsi UPS, Alex Usman Dituntut 7 Tahun Penjara
Foto
Alex Usman Jalani Sidang Perdananya
Foto
Ahok Diperiksa Bareskim Terkait Kasus Korupsi UPS
Foto
Wali Kota Arya Bima Laporkan Harta Kekayaan ke KPK
Foto
Lurah Kayu Putih Jadi Tersangka Korupsi
Infografis
Alex Usman, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan UPS, mendengarkan pembacaan tuntutan untuk dirinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 3 Maret 2016. Alex dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, memperkaya diri dan orang lain serta korporasi dalam proyek tersebut. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Infografis
Suasana kisruh saat rapat Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jakarta, 5 Maret 2015. Tempo/M IQBAL ICHSAN
Lihat Indeks Berita Pemilu