DPRD Minta 2 Nama Wakil Gubernur Pengganti Ahok

image-gnews
Jokowi-Ahok. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Jokowi-Ahok. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.COJakarta - Penetapan pemenang pemilihan presiden oleh Komisi Pemilihan Umum akan ditentukan sore ini. Hasilnya bakal mempengaruhi peta politik di DKI Jakarta. Jika pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menang, otomatis Jokowi bakal lengser dari posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk menjadi presiden.

Berdasarkan undang-undang, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama bakal naik menjadi gubernur sehingga kursi wakil gubernur bakal kosong. DPRD DKI Jakarta meminta partai pemenang Pilkada, PDI Perjuangan dan Gerindra, mengajukan dua nama calon wakil gubernur. (Baca juga: Ahok Ngamuk Tamunya Kemalingan di Balai Kota)

"Tidak bisa hanya satu orang karena harus dipilih oleh anggota DPRD," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofjan ketika ditemui di gedung DPRD DKI, Senin, 21 Juli 2014. Adapun mekanisme pemilihan dua nama calon wagub itu diserahkan kepada PDIP dan Gerindra.

DPRD, kata Ferrial, tidak membatasi siapa calon wagub yang diajukan. "Mau keduanya dari PDIP atau Gerindra, atau mau dari kalangan profesional juga boleh," ujar dia. Biasanya, pemilihan wagub itu akan ditentukan melalui voting para anggota DPRD.

Ferrial menjelaskan pemilihan wagub kemungkinan bakal dilaksanakan oleh anggota DPRD yang baru, yakni dengan masa kerja 2014-2019 lantaran mereka sudah purna pada 25 Agustus 2014. Namun, Ferrial yang berasal dari Partai Demokrat belum mau berandai-andai Jokowi menjadi presiden sebelum ada keputusan resmi. "Apalagi MK membuka peluang mengajukan gugatan pemilu sampai 4 Agustus nanti," kata dia.(Baca juga: Jokowi Batal Balik Jadi Gubernur Jika Ini Terjadi)

Ditemui secara terpisah, Ketua PDI Perjuangan DKI Jakarta Boy Bernardi Sadikin mengatakan mereka belum membahas nama calon wakil gubernur bersama Gerindra. Penentuannya bakal dilakukan oleh pengurus partai di tingkat pusat, tergantung komando Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dari Gerindra. "Sebenarnya kami (PDIP) sih sudah santai, tapi Gerindra kan masih sibuk soal pilpres," ujarnya.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, mereka juga lebih suka menentukan nama wagub setelah formasi anggota DPRD 2014-2019 dilantik. "Lebih nyaman buat PDIP karena nanti jumlah kami di parlemen ada 28 orang," katanya. 

Adapun pihak Gerindra belum mau mengomentari ihwal pemilihan calon wakil gubernur DKI Jakarta. "Soal itu besok ya," ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra Mohamad Sanusi ketika dihubungi, Senin.

ANGGRITA DESYANI

Berita lainnya
Putus Sengketa Pilpres, MK Diminta Independen
Jika Tak Puas, Ibas Sarankan Prabowo ke MK
Relawan Jokowi-JK Subang Emoh Geruduk KPU
JK: Prabowo Kalah karena Gol Bunuh Diri
 

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dipecat PKS, Kapan Herman Dipecat sebagai Anggota DPRD Kota Singkawang?

8 hari lalu

Polres Kota Singkawang menetapkan H.Herman (59 tahun) sebagai tersangka kekerasan seksual.
Dipecat PKS, Kapan Herman Dipecat sebagai Anggota DPRD Kota Singkawang?

DPP PKS telah memecat Herman pada Jumat, 27 September 2024, saat ini Ia menjadi tersangka pencabulan pada anak di bawah umur


PKS Resmi Pecat Herman, Tersangka Pencabulan Yang Jadi Anggota DPRD Singkawang

8 hari lalu

Polres Kota Singkawang menetapkan H.Herman (59 tahun) sebagai tersangka kekerasan seksual.
PKS Resmi Pecat Herman, Tersangka Pencabulan Yang Jadi Anggota DPRD Singkawang

PKS memecat Herman pada Jumat, 27 September 2024, sebelumnya Ia sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku pelecehan seksual pada 17 Agustus lalu.


LPSK Minta Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual Anak di Singkawang Berjalan Adil dan Transparan

10 hari lalu

Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtias (kiri) dan Sri Suparyati (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Foto: ANTARA/Laily Rahmawaty
LPSK Minta Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual Anak di Singkawang Berjalan Adil dan Transparan

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengingatkan agar tidak ada yang melakukan intervensi terhadap kasus tersebut.


Tersangka Pencabulan Anak Belum Dipecat sebagai Anggota DPRD Kota Singkawang

11 hari lalu

Ilustrasi pencabulan anak. shutterstock.com
Tersangka Pencabulan Anak Belum Dipecat sebagai Anggota DPRD Kota Singkawang

Kendati PKS telah memecat keanggotaan tersangka, namun KPU Kota Singkawang belum menerima surat dari DPRD untuk penggantian.


Kasus KDRT dan Perselingkuhan Anggota DPRD Babel, Kejari Pangkalpinang Belum Terima SPDP dari Polisi

11 hari lalu

Terduga pelaku KDRT Imam Wahyudi kabur menghindari wartawan setelah dilantik menjadi anggota DPRD Bangka Belitung dari PDIP pada Rabu, 24 September 2024. TEMPO/Servio Maranda
Kasus KDRT dan Perselingkuhan Anggota DPRD Babel, Kejari Pangkalpinang Belum Terima SPDP dari Polisi

Kejari Pangkalpinang mengaku belum menerima SPDP kasus KDRT dan perselingkuhan Anggota DRPD Bangka Belitung dari PDIP.


Caleg PDIP untuk DPRD Bangka Belitung Imam Wahyudi Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan KDRT

15 hari lalu

Caleg PDIP terpilih untuk DPRD Bangka Belitung Ustad Imam Wahyudi dilaporkan ke polisi terkait KDRT dan selingkuh. Dok.Istimewa
Caleg PDIP untuk DPRD Bangka Belitung Imam Wahyudi Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan KDRT

Caleg PDIP untuk DPRD Bangka Belitung menjalani pemeriksaan di Polres Pangkal Pinang sehari sebelum pelantikannya.


Anggota DPRD Singkawang Jadi Tersangka Kekerasan Seksual, Kok Bisa Dilantik?

15 hari lalu

Pengumuman renovasi kos milik H.H tersangka kekerasan seksual di Singkawang, pada Senin, 16 September 2024. Kos tersebut merupakan salah satu TKP dari tindak kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Dok. Istimewa
Anggota DPRD Singkawang Jadi Tersangka Kekerasan Seksual, Kok Bisa Dilantik?

Polisi menyatakan tak berwenang membatalkan pelantikan Anggota DPRD Singkawang yang menjadi tersangka kasus kekerasan seksual.


KPU akan Cek soal Tersangka Kasus Kekerasan Seksual Dilantik Jadi Anggota DPRD Singkawang

17 hari lalu

Ketua KPU Mochammad Afifuddin memberikan keterangan pers mengenai tindak lanjut pascaputusan Mahkamah Konstitusi soal Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. KPU menegaskan akan tetap memegang pedoman pada hasil putusan MK, serta akan berkonsultasi sekaligus rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR pada 26 Agustus 2024. TEMPO/Ilham Balindra
KPU akan Cek soal Tersangka Kasus Kekerasan Seksual Dilantik Jadi Anggota DPRD Singkawang

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin akan mengecek tersangka kasus kekerasan seksual anak berinisial HA yang dilantik menjadi anggota DPRD Singkawang


Korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim, KPK Periksa 35 Pokmas dalam Tiga Hari di Kota Malang

19 hari lalu

Tersangka Sahat Tua Simanjuntak usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023. Wakil Ketua DPRD nonaktif Jawa Timur tersebut menjalani pemeriksaan dalam kasus korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim, KPK Periksa 35 Pokmas dalam Tiga Hari di Kota Malang

KPK memeriksa 35 kelompok masyarakat di Malang dalam pengusutan kasus dugaan korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim.


Alasan Pemprov NTB Enggan Bayar Hosting Fee MotoGP Mandalika 2024

19 hari lalu

Sprint Race MotoGP Mandalika 2023. (Foto: Red Bull Content Pool)
Alasan Pemprov NTB Enggan Bayar Hosting Fee MotoGP Mandalika 2024

Pemprov NTB masih menolak untuk membayar hosting fee MotoGP Mandalika 2024 sebesar Rp231 miliar. Apa alasannya?