Pendukung Jokowi-JK di Yogya Masih Galau

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
Relawan pasangan Capres dan Cawapres Jokowi-JK melakukan aksi
Relawan pasangan Capres dan Cawapres Jokowi-JK melakukan aksi "Gerakan 1000 Rupiah Jokowi-JK" di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, (25/5). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sejumlah partai koalisi pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla di Yogyakarta mengaku masih kebingungan melangkah dalam mempersiapkan strategi pemenangan.

Sebab, sejumlah partai sekutu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)-selaku pengusung Jokowi-JK-pada pemilu legislatif lalu gagal meraih satu pun kursi dewan. Di antaranya yang gagal duduk di parlemen tingkat kota Yogya seperti Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). "Perolehan suara pemilu legsilatif lalu turut mempengaruhi gerak kami dalam koalisi di daerah," kata Ketua Partai Hanura Kota Yogyakarta Bambang Hendarto, Kamis, 29 Mei 2014.

Menurut Bambang, kebingungan partainya menggalang pemenangan Jokowi-JK di daerah, juga dipengaruhi basis massa yang berhasil dihimpun untuk pemenangan pemilu legislatif. Tapi karena saat ini keterwakilan partai itu di DPRD nihil, mereka hanya bisa menunggu koordinasi dan instruksi dari mitra koalisi yakni PDIP. "Kami akui masih galau, mau bergerak menggarap kalangan massa yang mana, jadi masih menunggu koordinasi dari koalisi daerah," kata dia.

Di Kota Yogya, Hanura tercatat sebagai partai paling bontot perolehan suaranya dalam pemilu legislatif lalu. Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogya mencatat, partai itu hanya berada diurutan tiga terbawah dari 12 partai politik yang bersaing. Dengan perolehan suara hanya sekitar 3.500 suara. "Tapi kami selama ini tetap hadir dalam pertemuan internal dengan koalisi, untuk merumuskan pemenangan bersama Jokowi-JK," kata Sekretaris Hanura Kota Yogya, Budi Santoso.

Dari koalisi PDIP di Kota Yogya yang bernasib apes saat pemilu dan tak mendapat satupun kursi tingkat DPRD Kota, ada juga PKB. Dengan perolehan suara hanya 3.000-an dan berada di peringkat sepuluh. Namun, Ketua PKB Kota Yogya Ahmad Riyanto mengaku partainya tetap semangat mengusung pasangan Jokowi-JK kali ini. "Karena ada pak JK sebagai orang NU (Nahdlatul Ulama) yang menjadi cawapres, beliau yang akan kami angkat dan genjot pilpres ini," kata dia.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua PDIP Kota Yogya Sudjanarko membantah jika gagalnya partai koalisi yang meraih kursi dewan akan mengganggu proses pemenangan Jokowi-JK. "Pemilu legislatif dan presiden sangat berbeda, saat ini ketokohan akan sangat menentukan, bukan banyaknya suara partai atau perolehan massa saat legislatif lalu," ujarnya.

Sudjanarko mengatakan meski tiga dari lima partai pengusung Jokowi-JK di Kota Yogya gagal meraih kursi dewan, mereka bukan penggembira. "Kami posisikan sama dengan lainnya, terlibat penuh dalam pemenangan," kata dia.

PRIBADI WICAKSONO

Berita Terpopuler:
Kejutan Berlanjut, Serena Tergulung
Cadbury Berbabi, Muslim Indonesia Diminta Waspada
'Tukang Gesek' di Bus Transjakarta Tertangkap
Robert De Niro Blakblakan Ayahnya Gay

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

2 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.


Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

6 jam lalu

Logo Microsoft terlihat di Los Angeles, California A.S. pada Selasa, 7 November 2017. (ANTARA/REUTERS/Lucy Nicholson/am.)
Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?


Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

19 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

19 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

21 jam lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.


Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?