TEMPO.CO, Jakarta - Jadi-tidaknya Partai Golkar mencalonkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dinilai sebagai ajang pertarungan harga diri partai kuning itu.
"Pengurus partai di pusat maupun daerah melihatnya sebagai pertaruhan harga diri untuk Golkar," ujar peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, melalui sambungan telepon, Kamis malam, 15 Mei 2014. (Baca: Ketimbang Gerindra atau Demokrat, Golkar Pilih PDIP)
Baca Juga:
Menurut dia, Aburizal sudah lama didapuk sebagai calon presiden Golkar, yakni sejak rapat pimpinan nasional pada 2011. "Jadi seharusnya Golkar berjuang agar Aburizal tetap jadi calon presiden," ucap Syamsuddin.
Namun, berhubung Golkar tak pernah menjadi oposisi, Syamsuddin berpendapat wajar saja Golkar merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebab, besar kemungkinan calon presiden PDIP, Joko Widodo, akan menang dalam pemilihan presiden mendatang. Golkar tentu ingin kebagian kursi pula dalam pemerintahan berikutnya. (Baca: Tiga Skenario Pencapresan Golkar di Rapimnas)
"Kita lihat saja, apakah Golkar akan mempertahankan harga diri dengan tetap mencalonkan Aburizal sebagai presiden atau menyerahkan harga diri itu lalu resmi berkoalisi dengan PDIP," tuturnya.
Kemarin, Aburizal mendatangi rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kawasan Menteng. Aburizal datang bersama sejumlah pengurus teras Partai Golkar, seperti Sekretaris Jenderal Idrus Marham, Bendahara Umum Setya Novanto, dan Ketua Golkar Fuad Hasan Mansyur. Keempatnya kompak menggunakan kemeja putih, pakaian yang kerap digunakan Jokowi saat beraktivitas. "Meski baju saya putih, hati tetap kuning," kata Aburizal.
Aburizal melakukan pertemuan tertutup dengan Megawati dan Puan Maharani. Aburizal akan membawa hasil pertemuan tersebut ke rapat pimpinan nasional Golkar yang diselenggarakan akhir pekan ini.
BUNGA MANGGIASIH | WAYAN AGUS PURNOMO
Berita Terpopuler
Anak Menteri Pinjamkan Rp 10 Miliar, OB: Bohong!
Pinjamkan Rp 10 Miliar ke OB, Anak Menteri Ngawur
Setelah Sutan Tersangka, KPK Incar Anggota DPR Lain