TEMPO.CO, Jakarta - Pendukung Joko Widodo alias Jokowi menilai mahasiswa ITB tidak fair karena menolak kehadiran Gubernur Joko Widodo di kampus ITB, Bandung pada Kamis, 17 April 2014. Pada sisi lain, ada rencana kelompok mahasiswa ITB mengundang ketua umum partai politik berbasis Islam ke Kampus Ganesha itu. (Baca: Tolak Jokowi, Mahasiswa ITB Undang Anis dan Hatta)
"Kampus adalah mimbar akademis. Mahasiswa harus cerdas, kritis, sekaligus independen,” kata Budi Arie Setiadi, Koordinator Nasional Kader dan Simpatisan PDI Perjuangan Pro Jokowi (Projo), lewat surat elektronik kepada Tempo, Sabtu, 19 April 2014. “Kalau mereka menolak Jokowi hadir, jangan malah mengundang tokoh politik lain.”
Budi yang menjadi salah satu pendiri Keluarga Besar Universitas Indonesia (KBUI) pada 1998 ini, mempertanyakan latar belakang sikap anti-Jokowi yang diikuti dukungan terhadap tokoh lain. Sikap mendua mahasiswa ITB, kata aktivis 1998 ini, menunjukkan tak konsisten, bahkan partisan. (Baca: Mahasiswa ITB Ditantang Tolak Capres selain Jokowi)
Menurut Budi, mahasiswa Indonesia dari kampus-kampus lain sedang mengamati perilaku mahasiswa ITB berikut kecenderungan arah politiknya menjelang pemilihan presiden 9 Juli 2014. Budi berharap, mereka tak terjebak pada agenda lain di luar kepentingan mahasiswa. “Kami tunggu konsistensi mahasiswa ITB,” ucap Budi.
Sebenarnya, kehadiran Gubernur Jokowi atas undangan Rektor ITB untuk meneken nota kesepahaman dan memberikan kuliah umum. Sekelompok mahasiswa memprotes kunjungan itu dan menyatakan kampus mesti steril dari kepentingan politik. (Baca: Bos Alumni ITB Tanggapi Santai Dukungan ke Jokowi)
Namun, Keluarga Mahasiswa Islam (Gamais) ITB justru mengundang sejumlah tokoh politik Islam untuk bicara dalam Islamic Leadership Festival pada 10-11 Mei 2014 di Bandung. Mereka yang diundang adalah Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Yusril Ihza Mahendra, Mahfud Md., Daud Rasyid, dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
JOBPIE SUGIHARTO
Ajaib, Anak yang Selamat Dalam Tragedi Larantuka
Kemenpan Tak Tahu Rekening PNS Rp 1,3 Triliun
Bikin Masalah di Sukamiskin, Nazaruddin Dipukul
