Bawaslu Jawa Timur Sebut Pemilu 2014 Kacau

image-gnews
Suasana loket penyerahan laporan pelanggaran yang dipenuhi dengan barang-barang tidak berguna di lantai dasar Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Rabu (5/3). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Suasana loket penyerahan laporan pelanggaran yang dipenuhi dengan barang-barang tidak berguna di lantai dasar Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Rabu (5/3). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya-Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur menilai penyelenggaraan pemilihan umum legislatif di Jawa Timur, Rabu, 9 April 2014, kacau. Kekacauan itu di antaranya surat suara yang tertukar di 8 kabupaten/kota.

Anggota Bawaslu Jawa Timur Divisi Pengawasan, Andreas Pardede, mengatakan surat suara tertukar ditemukan di Surabaya, Sidoarjo, Nganjuk, Gresik, Sumenep, Pacitan, Bojonegoro, dan Madiun. "Ini kekacauan penyelenggara Pemilu," kata Andreas pada Tempo, Rabu, 9 April 2014.

Surat suara yang tertukar itu sebagian besar milik calon legislatif DPR kabupaten/kota. Di Surabaya misalnya, surat suara DPR kota untuk daerah pemilihan (dapil) 1 tertukar ke dapil 2, surat suara dapil 3 tertukar ke dapil 4 dan dapil 4 tertukar ke dapil 5.

Bahkan surat suara caleg DPR kabupaten Pacitan tertukar ke Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. Kasus serupa juga ditemukan di daerah lain.

Andreas mengatakan surat suara yang tertukar itu beberapa diantaranya tetap digunakan meski berbeda daerah pemilihan. Penggunaan surat suara yang tertukar itu tentu merugikan caleg, meskipun tetap menyumbang suara ke partai. "Karenanya dinyatakan tidak sah, karena daftar caleg sudah berbeda. Ini merugikan caleg," kata Andreas.

Tidak hanya itu. Bawaslu Jawa Timur juga mendapat laporan dari Situbondo saksi pendamping pemilih difabel ternyata mencoblos pilihan yang berbeda dengan yang diinginkan. Ini bisa menghilangkan hak suara.

Kasus lain juga ditemukan di TPS 14, Desa Kalidilem, Kecamatan Randuagung , Kabupaten Lumajang. Beberapa saksi di TPS tersebut melakukan intimidasi kepada pemilih di setiap bilik suara. Sementara petugas KPPS hanya berdiam diri. "Sempat ditunda satu jam," katanya.

Indikasi adanya politik uang juga marak. Seperti yang terjadi di Kabupaten Kediri. Politik uang dilakukan oleh caleg DPRD Kabupaten Kediri di Dusun Jati, Kecamatan Papar. Ia memberikan uang sebesar Rp 40 ribu kepada warga.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Ada pula pembagian sembako di Kelurahan Pojok, Kecamatan Gresik pada Sabtu, 5 April 2014 lalu. Adapun barang bukti yang sudah disita panitia pengawas yaitu spesimen surat suara dan sembako. Ada juga foto barang bukti uang dan gambar caleg DPR RI dari PDI P, Pramono Anung. Foto itu diambil di Dusun Budi Mulya, Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih. Sampai sekarang, data ini masih diinvestigasi panitia pengawas.

Menurut Andreas, kacaunya pelaksanaan Pemilu menunjukkan belum siapnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara. Sehingga mengganggu para pemilih yang ingin menggunakan hak suaranya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur Eko Sasmito mengaku pihaknya sudah mendapat laporan sejumlah temuan. Untuk kasus surat suara yang tertukar, KPU pusat memang sudah memberikan instruksi untuk dilakukan pemungutan suara ulang dalam batas waktu 10 hari.

Namun, KPU provinsi masih menunggu surat edaran dari KPU pusat terkait teknis pemungutan suara ulang. "Kami masih menunggu surat edaran dari KPU RI tentang teknisnya gimana," katanya.

KPU, kata Eko, juga masih mencari penyebab tertukarnya surat suara tersebut. Ia tidak ingin mencari-cari kesalahan siapapun. Meski demikian, ia mengakui kemungkinan adanya kesalahan dalam proses persiapan logistik.

Terkait dengan persoalan lain, KPU masih berkomunikasi dengan panitia pengawas dan KPU daerah untuk mendapatkan hasil laporan keseluruhan secara lengkap.

AGITA SUKMA LISTYANTI

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

20 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

23 jam lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.


Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.


PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

4 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.


Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

6 hari lalu

Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) mengangkat kotak suara untuk dipindahkan ke kantor RW 04 di kawasan Cempaka Putih, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2024. Pendistribusian logistik pemilu itu diangkut menggunakan truk pengangkut (dump truck) dari gudang logistik dengan pengawalan ketat petugas gabungan. PPSU diperbantukan untuk mengangkut logistik tersebut dari gudang logistik untuk dibawa ke kantor RW maupun langsung ke TPS-TPS. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.


Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

6 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.


Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

6 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik (dua dari kiri) meninjau kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kantor KPU Kota Solo, Jumat, 26 Januari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.


KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

7 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.


DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

8 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

8 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.