TEMPO.CO, Jakarta - Debat Pilkada Jakarta kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta telah diadakan di Beach City International Stadium, kawasan Ancol, Jakarta Utara, pada Minggu malam, 27 Oktober 2024. Tema yang diangkat dalam debat kedua itu, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. Rano Karno, calon wakil gubernur nomor 3, menyampaikan beberapa poin-poin programnya dalam debat tersebut. Ia juga diserang dengan berbagai pertanyaan dari Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun mengenai sewaktu kepemimpinan dia di Banten.
1. Beban Pengeluaran
Menurut Rano Karno, cara untuk menurunkan beban pengeluaran, yakni membuat harga pangan di Jakarta murah dengan cara pertanian kontrak dengan para petani. Jika pangan murah, kata dia, maka operasional pasar juga dilakukan di RT dan RW supaya harga bisa terjangkau.
Soal transportasi publik murah, bahkan sampai gratis dan murah, juga armada ditambah, waktu tunggu dipangkas. Menurut dia, hal itu supaya warga naik transportasi publik menjadi gaya hidup.
"Ini bukan hanya di darat saja, Jakarta kepulauan juga pastikan akses transportasinya," katanya.
Ia menambahkan untuk yang ketiga, akses pendidikan berkualitas yang gratis sekolah negeri dan swasta pakai beasiswa KJP dan KJMU. Rano menjelaskan, untuk penghasilan masyarakat, ia dan Pramono Anung, akan menyediakan 500 ribu lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran
"Duit dari mana, tidak usah ribet selain APBD, kita bikin Jakarta Fund. Kita siapkan modal kerja untuk UMKM, pekerja kreatif, dan pengembangan pariwisata," ucapnya.
2. Rantai Pasok Pangan
Menurut Rano, tantangan inflasi dan panjangnya rantai pasok pangan menjadi salah satu kendala bagi masyarakat Jakarta untuk mengakses bahan pangan dengan harga terjangkau. Rano mengatakan, bahwa rantai pasok bahan pangan harus diperpendek agar harga di konsumen bisa terjangkau.
"Kita juga harus memperpendek rantai pasok dengan sistem kontrak pertanian (farming) dengan kelompok tani yang selama ini Pemda DKI telah melakukan hal itu," kata Rano.
3. Zonasi Sekolah
Menurut Rano, sistem zonasi masih dibutuhkan. "Sistem zonasi ini masih dibutuhkan, sambil kita menunggu membangun infrastruktur sekolah yang lain," katanya. Sistem zonasi ini merupakan bagian dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari hasil peraturan menteri.
Rano memandang perlunya sistem zonasi, karena di beberapa daerah masih banyak sekali infrastruktur sekolah negeri yang kurang. Salah satunya di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, yang tidak ada SMA sama sekali. "Kemarin saya baru saja ke Pulau Bidadari, ke Untung Jawa. Bahkan di Pulau Untung Jawa, itu tidak ada SMA. Itu kenyataannya," ujarnya.
4. Serangan dari Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun
Ridwan Kamil awalnya mempertanyakan soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten turun selama Rano Karno menjabat memimpin Banten. Ridwan Kamil bertanya mengenai IPM Banten bukan stabil, tapi turun 0,07. Rano menanggapi, ia menjadi Gubernur Banten selama satu tahun. Pada 2012-2013 menjadi Wakil Gubernur Banten, pada 2013-2015, ia menjabat Pelaksana Tugas Gubernur Banten.
"Kalau saya berani membenahi kampung orang di Banten, masak saya tidak bisa membenahi kampung saya sendiri, di Jakarta. Kalau saya tidak bisa membenahi kampung saya di Jakarta, saya tak akan maju jadi wakil gubernur," katanya.
Dharma Pongrekun mempertanyakan Rano saat memimpin Banten di tengah sesi debat kedua Pilgub jakarta. "Nilai-nilai yang ada di Baduy itu bisa menjadi inspirasi untuk membangun adab Jakarta," kata Dharma.
ia mengatakan tidak bermaksud untuk membuat Jakarta sebagai wilayah yang terisolasi. Tapi, ia berkeinginan untuk mengembangkan Jakarta dengan mengadopsi adab masyarakat Baduy yang walaupun dikunjungi oleh wisatawan tetap menjaga nilai yang dianut. Baduy termasuk suku yang membatasi diri dari pengaruh luar dan memiliki keyakinan yang tabu untuk didokumentasikan.
Rano Karno sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Banten menggantikan, Ratu Atut Chosiyah. Saat menjadi pemimpin Banten, Rano Karno, mengizinkan wilayah tempat tinggal Suku Baduy sebagai objek wisata.
Rano Karno mengatakan mustahil bagi dia untuk menolak wisatawan yang hendak berkunjung. Akan tetapi, pemeran film Si Doel itu mengatakan, ia memenuhi permintaan Suku Baduy seperti meniadakan Base Transceiver Station (BTS) dan sekolah formal.
"Masyarakat Baduy mereka harus berkembang, tapi harus dijaga karena populasi berkunjung tiba-tiba menjadi membludak,” kata Rano.
5. TOD
Rano menjelaskan soal Transit Oriented Development (TOD), yakni rencana membangun hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik, sebagai salah satu cara untuk menekan inflasi di Jakarta.
"Memang Jakarta ini tidak bisa cara lain kecuali vertikal, itu dulu konsep awal. Kalau kita paksakan dengan bangunan tapak, Jakarta tidak akan selesai menyelesaikan problematik tentang hunian," kata Rano.
Ia menjelaskan, bangunan tapak (tunggal) ini memiliki beragam jenis seperti Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami), hunian vertikal yang terdiri dari unit-unit properti yang dimiliki secara individu (kondominium), apartemen dan lainnya.
ALFITRIA NEFI P | ANNISA FEBIOLA | ANTARA
Pilihan Editor: Rano Karno Targetkan Ada Transportasi Publik di Setiap 500 Meter Rumah Warga DKI
