H-2 Pengumuman Rekapitulasi Nasional KPU, Masih Ada 5 Provinsi Lagi yang Belum Rampung

image-gnews
Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lima provinsi tercatat belum melakukan rekapitulasi suara nasional di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Jakarta. KPU menargetkan kelimanya rampung pada hari ini.

Lima provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Berdasarkan keterangan dari KPU RI, kelima provinsi itu akan direkapitulasi pada hari ini, Senin, 18 Maret 2024.

Anggota Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan bahwa rekapitulasi suara nasional mungkin rampung pada hari ini. Dia juga menyebut, pleno akan dilakukan dua panel.

"Iya, kan seperti biasa (supaya) efektif, efisien. Itu amanah konstitusi," kata Idham saat dihubungi pada Ahad malam, 17 Maret 2024.

Sementara Anggota Komisioner KPU RI August mengatakan pihaknya telah mendapatkan konfirmasi dari KPU Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. KPU provinsi tersebut akan datang ke Jakarta pada hari ini (Senin) untuk melakukan rekapitulasi nasional.

"Rencananya Jawa Barat, Senin, 18 Maret pagi hari," ujar dia saat ditemui di kantornya pada Ahad malam, 17 Maret 2024.

Mellaz menyebutkan bahwa sebagian Anggota KPU Maluku juga sudah berada di Jakarta. KPU Papua Barat Daya akan tiba pada hari ini pukul 12.00 WIB, sedangkan KPU Papua dan Papua Pegunungan akan tiba pada pukul 19.00 WIB. 

"Kalau kita lihat perkembangannya, sebagaimana update-update yang selalu juga kita lakukan, kami optimistis bahwa tenggat waktu 20 Maret 2024 tentang penetapan hasil Pemilu secara nasional akan bisa kita penuhi," kata Mellaz.

Rekapitulasi Papua Tengah

KPU RI sebelumnya telah mengesahkan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024 di Provinsi Papua Tengah. Hasilnya, perolehan suara pasangan Prabowo-Gibran unggul dibanding dua pasangan lainnya.

Pengesahan ini dilakukan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional pada Ahad malam, 17 Maret 2024 di Gedung KPU, Jakarta Pusat.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

"Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden di Provinsi Papua Tengah. Bisa kita sahkan ya? Bismillah, sah," kata Hasyim sembari mengetuk palu sidang.

Sebelum disahkan, Ketua KPU Papua Tengah Jennifer Darling Tabuni membacakan perolehan suara Pilpres 2024. Jennifer menuturkan, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden atau paslon nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 128.577 suara.

Sedangkan paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapatkan suara tertinggi, yakni sebanyak 638.616 suara. Adapun paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. menempati posisi kedua dengan perolehan 335.089 suara.

Adapun jumlah suara sah adalah sebanyak 1.102.282. Sedangkan jumlah suara tidak sah sebanyak 31.268 suara.

"Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 1.133.550," tutur Jennifer pada kesempatan yang sama.

Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT di Papua Tengah adalah 1.128.844 jiwa. Adapun pengguna hak pilih adalah dalam DPT sebanyak 1.127.277 jiwa.

Sedangkan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah 1.098 orang dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 5.175 orang. Sehingga penggua hak pilih secara keseluruhan di Papua Tengah adalah 1.133.550.

Dengan hasil rekapitulasi Papua Tengah tersebut, berarti menambah kemenangan bagi pasangan Prabowo-Gibran.

Pilihan Editor: 5 Provinsi Belum Rekapitulasi Nasional, KPU Targetkan Hari Ini Kelar

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

1 hari lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.


Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.


Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

2 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.


Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

2 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Bachmid, saat mewakili pasangan calon presiden nomor urut 02 sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Foto: Istimewa
Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres


Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

2 hari lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.