Cara Cek Hasil Quick Count Pemilu 2024, Ini Daftar Lembaganya

Reporter

Editor

Laili Ira

image-gnews
Perolehan penghitungan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden di TPS 60, Lebak Bulus, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. Proses penghitungan suara pemilihan presiden dan wakil presiden di TPS 60 dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1, Anies-Muhaimin. TPS ini merupakan lokasi Anies dan keluarganya mencoblos. TPO / Hilman Fathurrahman W
Perolehan penghitungan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden di TPS 60, Lebak Bulus, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. Proses penghitungan suara pemilihan presiden dan wakil presiden di TPS 60 dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1, Anies-Muhaimin. TPS ini merupakan lokasi Anies dan keluarganya mencoblos. TPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemungutan suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serentak telah selesai digelar pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 13.00 di seluruh Indonesia. Tahapan pemilu kini tengah memasuki penghitungan suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

Selain menunggu hasil pemilu resmi (real count) yang bakal dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, sejumlah lembaga survei atau jajak pendapat turut berpartisipasi dengan menghadirkan kegiatan penghitungan cepat atau quick count. Lantas, bagaimana cara cek hasil quick count Pemilu 2024? 

Cara Cek Hasil Quick Count Pemilu 2024

Baca Juga:

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), hitung cepat hasil pemilu boleh dilaksanakan 2 jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Artinya, quick count baru bisa dilihat mulai pukul 15.00 WIB. 

Adapun penyelenggara kegiatan penghitungan cepat hasil pemilu wajib mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Pendaftaran dilakukan dengan melaporkan sumber dana dan metodologi yang digunakan. 

“Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilu,” dikutip dari Pasal 449 ayat (4) UU Pemilu. 

Baca Juga:

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Sementara itu, KPU merilis daftar lembaga survei, jajak pendapat, dan penghitungan cepat yang telah mengantongi sertifikat pendaftaran per 6 Februari 2024. 

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari 83 lembaga yang mengajukan pendaftaran, terdapat 81 lembaga yang berstatus terdaftar. Berikut rinciannya:

  1. PT Kio Sembilan Lima (Lembaga Survei Kedai Kopi).
  2. PT Poltracking Indonesia.
  3. PT Ipsos Market Research.
  4. PT Kompas Media Nusantara.
  5. Charta Politika (PT Indonesian Consultant Mandiri).
  6. Voxpol Center Research and Consulting.
  7. Pandawa Research.
  8. PT Lingkar Strategi Indonesia.
  9. PT Parameter Konsultindo (Parmet).
  10. Indikator Politik Indonesia.
  11. Lembaga Survei Nasional.
  12. Lembaga Klimatologi Politik.
  13. Polstat Indonesia.
  14. Political Weather Station (PWS).
  15. PT Jaringan Cyrus Nusantara (Cyrus Network).
  16. PT Publik Riset Cendekia (Politika Research and Consulting atau PRC).
  17. Centre For Strategic and International Studies (CSIS).
  18. Lembaga Survei Jakarta.
  19. Indonesia Polling Stations (IPS).
  20. Surabaya Survey Center (SSC).
  21. Lembaga Survei Indonesia (LSI).
  22. Fixpoll Media Polling Indonesia.
  23. Forum Rektor PTMA.
  24. Yayasan Akselerasi Indodata (INDODATA).
  25. Surabaya Research Syndicate (SRS).
  26. Indopol Survei & Consulting.
  27. Polsentrum Data Indonesia.
  28. PT Lingkaran Survei Indonesia.
  29. PT Citra Publik.
  30. Saiful Mujani Research and Consulting.
  31. Rakata Analytics and Advisory.
  32. Strategi Lingkar Nusantara.
  33. Trust Indonesia Research & Consulting.
  34. Pusat Kajian Pemilu Indonesia (Puskapi).
  35. PT Losta Institute.
  36. PT Citra Komunikasi LSI.
  37. PT Lingkaran Survei Kebijakan Publik.
  38. Populi Center.
  39. PT SCL Taktika Konsultan.
  40. PT Citra Publik Indonesia.
  41. Indekstat Research and Data Science.
  42. PT Sigi LSI Network.
  43. PT Konsultan Citra Indonesia.
  44. Jaringan Isu Publik.
  45. Lembaga Riset Indonesia.
  46. Jaringan Suara Indonesia.
  47. Media Survei Nasional.
  48. PT Alvara Strategi Indonesia.
  49. Lingkar Survei Sulawesi (LSS).
  50. Ide Cipta Research and Consulting (ICRC).
  51. The Haluoleo Institute.
  52. Media Survei Center Indonesia.
  53. PT Parameter Publik Indonesia.
  54. PT Paradigma Riset Nusantara.
  55. Lembaga Survei Kuadran.
  56. Nakama Research & Consulting.
  57. PT Indopolling Riset dan Konsultan.
  58. PT Sinergi Data Indonesia.
  59. PT LSI Network.
  60. Parameter Politik Indonesia.
  61. PT Indo Riset Survei.
  62. Algoritma Research & Consulting.
  63. Cigmark Research & Consulting (PT Cipta Global Marka).
  64. PT Indonesia Persada Studi.
  65. Yayasan Polsight Indonesia.
  66. Indomatrik.
  67. Puskaptis (Lembaga Pusat Kajian Kebijakan & Pembangunan Strategis).
  68. Pusat Riset Indonesia (PRI).
  69. PT Indonesian Political Marketing (Polmark Indonesia).
  70. PT Konsepindo Riset Strategi.
  71. PT Dimensi Multiriset Indonesia.
  72. Script Survei Indonesia (SSI).
  73. PT Satukanal Riset dan Pengembang.
  74. PT Pusat Polling Indonesia.
  75. The Strategic Research and Consulting (TSRC)
  76. Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI).
  77. Celebes Research Center.
  78. Lembaga Survei Independen Nusantara.
  79. PT Motion Cipta Matrix.
  80. Arus Survei Indonesia.
  81. Lembaga Indonesia Strategic Institute (Instrat). 

Anda dapat memantau hasil quick count Pemilu 2024 dari lembaga-lembaga di atas. 

MELYNDA DWI PUSPITA 

Pilihan Editor: Ketua Umum Partai Koalisi Prabowo-Gibran Kumpul di Djakarta Theater Saksikan Hasil Quick Count

Iklan

Berita Selanjutnya

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Kredit: Tim Media PSSI
Quick CountPilpresPemilihan PresidenPemilu 2024Pemilu Presiden

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

12 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.


Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

14 jam lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.


Eks Menteri Keamanan Panama Menang Pilpres dengan Dukungan Mantan Presiden

22 jam lalu

Calon presiden Panama, Jose Raul Mulino merayakan bersama para pendukungnya setelah Mulino dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden berdasarkan hasil sementara otoritas pemilu, di Panama City, Panama, 5 Mei 2024. REUTERS/Daniel Becerril
Eks Menteri Keamanan Panama Menang Pilpres dengan Dukungan Mantan Presiden

Eks menteri keamanan Panama memenangkan pilpres setelah menggantikan mantan presiden Ricardo Martinelli dalam surat suara.


Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

1 hari lalu

Momen ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat naik pitam dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pileg 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024 karena komisioner KPU tak ada yang hadir dalam persidangan di ruang sidang panel 3, Gedung MK, Jakarta Pusat. Sumber: Tangkapan layar YouTube Mahkamah Konstitusi
Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

3 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

3 hari lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

4 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Modus Penyelewengan Dana BOS

5 hari lalu

Modus Penyelewengan Dana BOS

Penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS diduga masih terus terjadi di banyak satuan pendidikan secara nasional.


Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

5 hari lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. Adapun agenda sidang hari ketiga perkara PHPU Pilpres 2024 itu masih berupa pemeriksaan perkara dengan jadwal acara pembuktian pemohon. Mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon dan Pengesahan alat bukti tambahan Pemohon. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.