Megawati Ingatkan Penyelenggara Pemilu Kerja Benar, Ini Respons KPU dan Bawaslu

Reporter

image-gnews
Presiden Joko Widodo didampingi Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menghadiri rapat konsolidasi nasional kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 30 Desember 2023. FOTO/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo didampingi Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menghadiri rapat konsolidasi nasional kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 30 Desember 2023. FOTO/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Iklan

TEMPO.CO, Denpasar - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI merespons pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang mengingatkan penyelenggara Pemilu 2024 agar bekerja dengan benar.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja merespons positif pernyataan Megawati.

“Ya memang benar, komentar beliau benar KPU harus bekerja sesuai aturan perundang-undangan. Beliau sudah benar karena memang KPU dan Bawaslu harus kerja benar,” kata Hasyim ketika dimintai tanggapannya di Denpasar, Bali, Kamis, 11 Januari 2024.

Ketika ditanya soal Megawati yang merasa penyelenggara pemilu saat zaman Orde Baru atau kala itu Lembaga Pemilihan Umum (LPU) lebih kuat dari KPU saat ini, Hasyim menanggapi bahwa mereka tak memiliki kekuatan yang melampaui kontrol lembaga-lembaga lain.

Hasyim lantas bercerita soal pemilu zaman Orde Baru dimana saat itu penyelenggaranya adalah pemerintah. Saat Pemilu 1999, katanya, masih campuran dengan perwakilan peserta pemilu dan pemerintah sebagai penyelenggara yang akhirnya gagal menetapkan hasil dan diambilalih oleh Presiden BJ Habibie.

“Jadi kalau KPU sekarang ini kan seleksinya lewat tim seleksi Presiden, setelah muncul 14 nama untuk KPU RI dilakukan fit and proper test di DPR. Jadi KPU ini kerjanya dalam berbagai macam kontrol, disiapkan Bawaslu, PTUN, DKPP, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, itu kan semua untuk mengontrol KPU, jadi sekarang itu tidak bisa mempunyai kekuatan yang melampaui kekuatan-kekuatan lain,” ujar Hasyim.

Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Rahmat menyadari bahwa pidato Megawati dalam HUT Ke-51 PDIP itu membawa sentilan bagi institusinya.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

“Alhamdulillah bagus dong itu. Itu merupakan dukungan kepada penyelenggara pemilu untuk melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Alhamdulillah juga ada sentilan buat kami,” kata dia.

Komentar-komentar tersebut dijadikan peringatan bagi Bawaslu RI untuk lebih mawas terhadap persoalan-persoalan pemilu, yang pasti Rahmat merasa sejauh ini mereka telah menjalankan tugas sesuai prosedur.

Sebelumnya, Megawati dalam pidatonya di HUT ke-51 PDIP di Jakarta Rabu, 10 Januari 2024 menyampaikan bahwa ada pergeseran pemilu masa kini dari yang semula menekankan kepentingan rakyat beralih ke perebutan kekuasaan.

Melihat kondisi politik saat ini, ia meminta semestinya KPU dan Bawaslu bekerja lebih optimal dan sesuai asas Luberjurdil tanpa menggiring, selayaknya kata-kata pada baliho yang beredar di pinggir jalan.

“Kebenaran ketika pemilu dapat terjadi ketika rakyat dapat mengekspresikan hati nurani secara bebas, merdeka, dan berdaulat. Nah ini untuk KPU, Bawaslu, tolong dong kerja yang benar. Saya kan baca tuh di jalan ada baliho, pemilu yang demokratis, lalu jujur, adil, luber. Jadi tidak digiring lho, tolong ya," ujar Presiden ke-5 RI itu.

Pilihan Editor: Megawati Sebut PDIP Solid Bukan karena Presiden atau Elite

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

7 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.


Prabowo Bentuk Presidential Club, Pengamat Sebut Ada Ketegangan dalam Transisi Kepemimpinan

9 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Bentuk Presidential Club, Pengamat Sebut Ada Ketegangan dalam Transisi Kepemimpinan

Pengamat politik menilai, gagasan Presidential Club Prabowo mungkin saja hasil dari melihat transisi kepemimpinan Indonesia yang seringkali ada ketegangan.


Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

13 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.


Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

22 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

23 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

1 hari lalu

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.