Debat Capres, Beberapa Kali Prabowo Gunakan Kata Omon-omon saat Jawab Ganjar

Reporter

image-gnews
Capres nomor urut dua Prabowo Subianto (kiri) menyampaikan pendapat disaksikan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo saat adu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024. Debat kali ini bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Capres nomor urut dua Prabowo Subianto (kiri) menyampaikan pendapat disaksikan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo saat adu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024. Debat kali ini bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan Indonesia harus menjadi teladan atau contoh apabila ingin memimpin negara-negara anggota kerja sama Selatan-Selatan. Prabowo, saat menanggapi pernyataan capres 03 Ganjar Pranowo saat sesi debat, menyebut istilah ing ngarsa sung tuladha (di depan menjadi contoh).

"Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar, ya. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ngomong, ngomong, ya kumaha. Ya jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, harus dengan contoh ing ngarsa sung tuladha, kita memimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita, itu cerita, omong, omon-omon, tak bisa," kata Prabowo saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, seperti dilansir Antara, Minggu, 7 Januari 2023.

Prabowo berujar beberapa negara anggota kerja sama Selatan-Selatan melihat ke Indonesia karena Indonesia mampu memberikan contoh dan menjadi teladan.

"Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita," kata Prabowo yang langsung disambut riuh tepuk tangan tim suksesnya.

Prabowo menambahkan, "Tidak hanya omon, omon, omon, kerjanya omon saja, enggak bisa, tidak bisa, (harus) ing ngarsa sung tuladha."

Saat menjawab pertanyaan panelis mengenai kerja sama Selatan-Selatan, dia meyakini Indonesia dapat memimpin blok itu manakala perekonomiannya kuat. Ganjar, yang menanggapi jawaban itu pun juga sepakat, kepentingan perekonomian nasional harus menjadi prioritas dalam memimpin kerja sama Selatan-Selatan.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Debat capres yang merupakan kelanjutan debat pertama pada tanggal 12 Desember 2023 dan debat kedua pada tanggal 22 Desember 2023, mengangkat isu-isu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

Beberapa pakar dan praktisi pertahanan diundang oleh KPU RI sebagai panelis debat malam ini, yakni Prof. Angel Damayanti (Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia), Curie Maharani Savitri (Ahli Kajian Industri Pertahanan dan Alih Teknologi Universitas Bina Nusantara), Prof. Evi Fitriani (Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia), dan Prof. Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia).

Selain itu, I Made Andi Arsana (Ahli Aspek Geospasial Hukum Laut Universitas Gadjah Mada), Ian Montratama (Ahli Keamanan dan Pertahanan Universitas Pertamina), Irine Hiraswari Gayatri (Peneliti Pusat Riset Politik BRIN), Kusnanto Anggoro (Pakar Keamanan Universitas Pertahanan), Laksamana TNI (Purn.) Prof. Marsetio (Kepala Staf TNI Angkatan Laut Periode 2012—2014), Philips J. Vermonte (Peneliti Senior CSIS), dan Prof. Widya Setiabudi Sumadinata (Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Padjajaran).

Pilihan Editor: Prabowo Ajak Anies dan Ganjar Diskusi di Luar Debat Capres

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

42 menit lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

Demokrat mewanti-wanti agar tak ada partai di pemerintahan rasa oposisi.


Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.


Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

2 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.


Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

11 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

12 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

12 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

13 jam lalu

Penyerahan lukisan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Prabowo Subianto, sebagai penghargaan sebagai Capres terpilih dalam Pemilu 2024, dalam acara Buka Bersama (Bukber) Partai Demokrat, pada Rabu, 27 Maret 2024 di St. Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine
Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.


NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

16 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga grosir di ITC Mangga dua, Jakarta, Minggu, 17 Maret 2024. Kunjungan tersebut untuk dalam rangka memantau stabilitas harga sandang saat Ramadan dan menjelang lebaran sekaligus berbelanja untuk dibagikan kepada pengunjung ITC. TEMPO/ Febri Angga Palguna
NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.


Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

17 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.


Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

17 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.