TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden Mahfud Md., mengatakan Indonesia adalah negara yang lahir dari kesepakatan, yaitu membangun negara dengan satu ideologi Pancasila. Mahfud mengatakan kesepakatan atas Bhineka Tunggal Ika itu jangan dilawan dan menjadi separatis.
“Semua penganut agama dilindungi haknya untuk beribadah, termasuk orang Islam yang dulu di kuyo-kuyo oleh orang Belanda sekarang dilindungi untuk beribadah. Kamu mendirikan pesantren, dirikan. Dirikan masjid, dirikan. Dirikan sekolah modern, sekolahlah. Mau jadi pejabat, jadilah pejabat. Dibuka semua,” kata Mahfud saat memberikan Halaqoh Kebangsaa Ulama se-Provinsi Banten, seperti yang Tempo pantau secara daring, Jumat, 1 Desember 2023.
Mahfud menyebut kesepakatan bersama itu diatur melalui demokrasi dan fikih politik. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di era Presiden Jokowi itu menyatakan kesepakatan dijalankan melalui demokrasi untuk memilih perwakilan pada Pemilihan Umum (Pemilu).
“Negara Kesatuan Republik Indonesia diperintah secara demokrasi sebagai kesempatan. Untuk melaksanakan demokrasi dilakukan pemilihan umum agar orang bisa memilih pemimpinnya dengan benar. Memilih wakil rakyatnya dengan benar,” kata Mahfud.
Sebut Gus Dur tak perjuangkan Islam, tapi perjuangkan Demokrasi
Kemudian, Mahfud bercerita kalau Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tidak pernah memperjuangkan Islam, meski orang Islam dan ingin memperjuangkan pesantren. Waktu itu, cawapres pendamping Ganjar Pranowo itu menyebut Gus Dur justru memperjuangkan demokrasi.
“Tidak usah pakai sentimen keagamaan, itu juga orang Islam juga. Yang kemudian akan mengatur secara signifikan secara negara ini. Tidak usah bertengkar, tidak usah saling fitnah, tidak usah saling diskriminasi kepada yang lebih kecil dari kita. Kita bersama dengan segala tingkat, ” kata dia.
Menurut Mahfud, perjuangan Islam di Indonesia sudah menghasilkan dan mengalami mobilitas vertikal atau naik yang luar biasa. Saat masih berusia 10 tahun, kenang Mahfud, dirinya tidak bisa membayangkan seorang lulusan pesantren menjadi jenderal atau menteri. Menurut Mahfud, fenomena itu karena Islam sudah dibuat bodoh selama masa penjajahan.
“Tapi waktu tahun 1952 Kiai Wahid Hasyim, Menteri Agama dari Nahdlatul Ulama, Bahder Djohan Menteri Pendidikan dan Pengajaran dari Muhammadiyah yang bergabung dengan Masyumi itu membuat SKB lulusan pesantren disamakan dengan lulusan sekolah negeri, maka sejak itu ada akreditasi atau statu,” kata Mahfud.
Ganjar Pranowo dan Mahfud Md merupakan pasangan yang diusung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura dan Partai Perindo. Mereka merupakan pasangan dengan nomor urut 3 pada Pilpres 2024.
