Betulkah Anak Muda Identik dengan Swing Voters Pada Pemilu 2024?

image-gnews
Anak SMA berdiskusi dalam program edukasi KU CERDIG (Kaum mUda CERdas DIGital)/Istimewa
Anak SMA berdiskusi dalam program edukasi KU CERDIG (Kaum mUda CERdas DIGital)/Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Swing voters merupakan istilah yang merujuk pada seseorang atau para pemilih yang bersifat rasional. Dapat berubah sesuai dengan suatu ide atau gagasan tertentu. Dalam Dinamika demokrasi Indonesia yang menyangkut era digital dari barat memiliki dua sisi mata uang bagi swing voters sendiri dan dapat memberi dampak positif maupun negatif.

Singkatnya adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang pada pemilihan umum (pemilu) sebelumnya memilih sebuah partai politik A namun ketika pemilu mendatang memilih partai B. Sebuah kebimbangan yang tertanam di benak para generasi milenial. 

Setiap orang pasti merasakan sebuah kebimbangan. Kebimbangan tersebutlah yang membawa diri mereka ke dalam swing voters pada generasi milenial sekarang.

Banyaknya akses internet yang diakses oleh generasi milenial membuatnya harus bijak serta pintar dalam menanggapi sebuah informasi atau isu yang sedang beredar di internet. Dalam pencarian di era digital sekarang sebuah informasi dapat dengan mudah diakses. 

Nah, para swing voters hanya terlalu bising akan dunia maya yang berisi konten negatif dan pada akhirnya terjadilah golongan putih (golput). 

Pada pemilu 2019, sebuah Survei Charta Politika menunjukan bahwa sebanyak 36,4 persen pemilih dewasa akan menentukan pilihan berdasarkan pada debat capres dan cawapres. Debat inilah yang dilaksanakan beberapa hari sebelum pencoblosan berlangsung dan pilihan mereka akan ditentukan.

Dalam acara deklarasi Perkumpulan Swing Voters, mengklaim bahwa terdapat 150 kota dan 24 provinsi yang ditarik untuk masuk ke dalam swing voters sebagai relawan. Mereka menyebut bahwa terdapat tugasnya yakni akan mengawasi berjalannya konten pemilu. 

Swing Voters sendiri lebih dikenal sebagai sebuah perilaku pemilih yang memiliki kebimbangan, berubah atau berpindah dari pilihan partai maupun calon satu pemilu ke pemilu berikutnya. Terdapat tujuh provinsi yang memiliki banyak swing voters yakni Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Jawa Timur.

Generasi milenial yang masuk ke dalam ceruk pemilih berdasarkan sebuah prestasi, progam, dan visi-misi kandidat, berbeda halnya dengan para pemilih sosiologis yang mengedepankan faktor agama, suku, kesopanan, dan organisasi. Artinya, untuk para pemilih sosiologis bisa dikategorikan untuk kalangan di atas generasi milenial yang mengetahui lebih rinci tentang calon pada pemilu 2024 mendatang.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Tantangan terbesar dalam pemilu adalah merebut suara dari swing voters sendiri. Tak sedikit suara yang dihasilkan swing voters yang membuat hal tersebut bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah.

Generasi milenial yang rasional dan cenderung apatis terhadap sentimen identitas, politik yang memiliki kebohongan atau hoaks, maupun sebuah politik yang transaksional dalam bentuk yang sia-sia atau tidak sesuai dengan harapan.

Sebagai pemilih rasional, swing voters terdiri dari kelas terdidik baik secara ekonomi menengah dalam menelaah sebuah informasi dari platform media sosialnya. Kategori tersebut yang membuat mereka masuk ke dalam kemampuan yang kritis karena dapat menyaring sebuah informasi yang keluar masuk, sehingga strategi yang digunakan dalam politik dapat dibalut dengan identitas atau kebohongan.  

Sebagai penutup, para swing voters tentu saja lebih tertarik terhadap kampanye yang berbasis sebuah progam yang membalut makna gagasan tertentu. Artinya adalah bahwa kandidat yang tidak gaptek dan mampu menyajikan sebuah visi misi dan terobosan yang rasional dan terukur inilah yang memiliki potensi dipilih kelompok swing voters.

Sehingga dalam kampanye programatik yang dapat menggiring pemilih yang belum menentukan pilihan langsung segera menentukan pilihan sedangkan pemilih yang masih diambang keraguan akan menjadi yakin dengan potensi kampanye programatik. 

Dapat kita lihat dalam kampanye sekarang, banyak partai yang mengiklankan dan mengambil para generasi milenial untuk menarik suara swing voters.

Pilihan Editor: Survei LSI Ungkap 27 Persen Responden Belum Tentukan Pilihan di Pemilu 2024, Ini Penyebabnya

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ganjar Resmi Bubarkan TPN: Saya Bangga dengan Perjuangan untuk Demokrasi Ini

4 jam lalu

Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers usai acara halalbihalal dan pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Ganjar Resmi Bubarkan TPN: Saya Bangga dengan Perjuangan untuk Demokrasi Ini

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk Pilpres 2024 resmi bubar. Akhir dari tim kampanye mantan pasangan calon nomor urut tiga itu diumumkan oleh Ganjar dalam acara halalbihalal TPN di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2024.


Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

11 jam lalu

Momen ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat naik pitam dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pileg 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024 karena komisioner KPU tak ada yang hadir dalam persidangan di ruang sidang panel 3, Gedung MK, Jakarta Pusat. Sumber: Tangkapan layar YouTube Mahkamah Konstitusi
Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas


Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

17 jam lalu

Komisioner KPU RI Idham Holik saat peluncuran tahapan Pilkada Serentak di Denpasar, Bali, Minggu malam (5/5/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?


Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

2 hari lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

3 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

4 hari lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. Adapun agenda sidang hari ketiga perkara PHPU Pilpres 2024 itu masih berupa pemeriksaan perkara dengan jadwal acara pembuktian pemohon. Mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon dan Pengesahan alat bukti tambahan Pemohon. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.


KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

4 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg