Temukan Pelanggaran, Bawaslu RI Minta Parpol dan Pemda Tertibkan Alat Kampanye Bacaleg

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawasan Pemilu Republik Indonesia atau Bawaslu RI meminta partai politik dan pemerintah daerah (pemda) menertibkan alat praga kampanye yang terpasang saat ini. Pasalnya, waktu kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 baru dimulai 28 November 2023 mendatang. 

"Kami meminta partai politik menertibkan alat kampanye bacalegnya (bakal calon legislatif) masing-masing, itu bentuk pendidikan politik juga," kata Bahctiar Baetal,Tenaga Ahli Bidang Pelanggaran Bawaslu RI di Batam, Selasa (01/8/2023). 

Bahctiar melanjutkan, dalam aturannya saat ini yang dibolehkan hanyalah sosialiasi oleh partai politik bukan caleg. "Itu pun sosialisasi tidak boleh dalam bentuk ajakan, atau pencitraan partai, hanya sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar kondusif," kata Bahctiar.

Masih melakukan upaya preventif

Sampai saat ini Bawaslu terus melakukan upaya preventif dengan mengirim surat teguran kepada partai politik (parpol) dan kandidat caleg yang sudah melakukan kampanye diluar masa kampanye.

"Dibeberapa daerah sudah ada Bawaslu yang menindak, jika upaya preventif tidak diindahkan lagi," kata Bachtiar usai melaksanakan rapat bersama anggota Bawaslu se Kepulauan Riau (Kepri) di Kantor Bawaslu Kota Batam.

Kunjungan Bachtiar ke Bawaslu Kepri dalam rangka memberikan arahan agar anggota Bawaslu memiliki pemahan yang sama tetang aturan yang ada. Salah satunya soal batas waktu kampanye. 

Minta Bawaslu daerah berkoordinasi dengan Pemda

Tidak hanya mengajak parpol sendiri untuk menertibkan masing-masing bacalegnya, Bachtiar juga meminta bantuan pemerintah daerah untuk menertibkan alat praga kampanye yang sudah dipasang sekarang.

"Secara prinsip Bawaslu dengan pemda sudah koordinasi, terkait penertiban alat praga ini, karena ini (penertiban) bagian wilayah pemda, karena pemasangan merujuk kepasa tata kelola penertiban umum," kata Bachtiar. 

Selain alat peraga kampanye, Bachtiar juga mengingatkan kepada bacaleg untuk tidak melakukan kampanye diluar masa kampanye. Termasuk mengajak warga memilih.

"Itu sudah termasuk kampanye," katanya.

Bachtiar meminta warga untuk menolak ketika ada bacaleg atau pasangan calon pemerintah daerah mengajak menghadiri acara kampanye serupa itu. "Karena masa kampanye masih lama," katanya.

Pantauan Tempo.co di Kota Batam, spanduk kampanye sejumlah bacaleg atau pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 tersebar di berbagai ruas jalan.