Ketum Bara JP Sebut Jokowi Seperti Supir Bajaj: Kita Tidak Bisa Tebak Dia Mau Belok Kiri atau Kanan

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
ARA JP kedatangan kunjungan dari Rumah Besar Relawan Prabowo 08. Kunjungan ini disebut upaya menarik dukungan untuk Bacapres Gerindra, Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kunjungab berlangsung di DPP BARA JP,  Jalan. Kayu Putih Utara, Jakarta Timur, Jumat, 7 Juli 2023.  TEMPO/TIKA AYU
ARA JP kedatangan kunjungan dari Rumah Besar Relawan Prabowo 08. Kunjungan ini disebut upaya menarik dukungan untuk Bacapres Gerindra, Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kunjungab berlangsung di DPP BARA JP, Jalan. Kayu Putih Utara, Jakarta Timur, Jumat, 7 Juli 2023. TEMPO/TIKA AYU
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Barisan Rakyat Jokowi Presiden (Bara JP), Utje Gustaaf Patty, menyatakan arah dukung Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dia menganalogikan presiden seperti supir bajaj karena tak bisa ditebak akan mendukung siapa. 

"Pak Jokowi ini mirip-mirip supir bajaj. Kita tidak bisa tebak dia mau belok kiri atau kanan," kata Utje saat ditemui di Kantor DPP Bara JP, di Jalan. Kayu Putih Utara, Jakarta Timur, Jumat, 7 Juli 2023.  

Meskipun demikian, Utje menyebutkan pihaknya sebagai bagian relawan akan mengikuti seperti apa arah dukungan mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Dia pun menyatakan belum mendapatkan arahan harus mengarahkan dukungan ke siapa.

"Yang kami lakukan saat ini adalah menunggu komando pak Jokowi," kata dia. 

Bara JP bertemu relawan Prabowo

Bara JP hari ini menerima kunjungan dari Rumah Besar Relawan Prabowo 08. Utje menyatakan dalam pertemuan yang belangsng kurang lebih 2 jam itu, banyak hal yang mereka diskusikan.

Dia tak menampik jika dalam pertemuan itu juga membahas soal kemungkinan kedua kelompok relawan berada dalam satu barisan pada Pilpres 2024

"Dan kita berharap silahturahmi seperti ini, jika kita jadi satu pihak pada akhirnya di kontestasi pilpres, bagus," kata dia. 

Kalaupun tidak satu tim, kata Utje, tentu hubungan silahturahmi dapat mendorong terciptanya Pemilu 2024 yang bermartabat.  

"Karena kita sama-sama teman kan. Tidak ada lagi polarisasi yang tajam saya rasa inisiatif yang luar biasa," ujarnya. 

Blak-blakan ingin ajak Bara JP dukung Prabowo

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Rusli Moti, secara terbuka mengatakan kedatangan mereka bertujuan menarik Bara JP agar ikut mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Haris juga menyatakan pertemuan ini untuk menguatkan  persepsi dalam membangun konsep kebangsaan. Tujuannya, agar Pilpres 2024 dapat berlangsung damai. 

"2024 nanti tidak ingin ada kerusuhan, semoga dengan damai  nanti masyarakat saat 2024," kata dia. 

Selain itu, Haris menilai Bara JP merupakan kelompok relawan yang penting. Pasalnya, mereka merupakan simpul relawan pertama yang terbentuk dan menghimpun kekuatan untuk mendukung Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. 

Sehingga menurut Haris,  Bara JP merupakan eksperimen gerakan masyarakat akar rumput. 

"Mendukung Jokowi 2014 sampai 2024 pertama kali, kami ingin silahturahmi jika berkenan bisa bersama kami untuk mendukung pak Prabowo menjadi presiden 2024," kata Haris. 

Presiden Jokowi kerap dianggap belum jelas arah dukungannya pada Pilpres 2024 karena menebar sinyal kepada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Setelah menyebut ciri-ciri fisik Ganjar sebagai pemimpin yang layak dipilih, Jokowi belakangan justru dinilai makin mesra dengan Ganjar.  

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

11 menit lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

1 jam lalu

Massa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 Anies - Muhaimin saat melaksanakan shalat dzuhur saat menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin 22 April 2024. Dalam aksinya massa menuntut Mahkamah Konstitusi memutus sengketa Pilpres 2024 dengan adil. Aksi ini merupakan respons masyarakat terhadap kecurangan yang terjadi dalam kontestasi Pilpres 2024. TEMPO/Subekti.
Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

3 jam lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

5 jam lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

6 jam lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto memberikan sambutan saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet


Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

6 jam lalu

Ketua DPC Partai Gerindra Iwan Setiawan dan Ketua DPD Partai Golkar Wawan Hikal Kurdi di Sekretariat DPC Partai Gerindra, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 3 Mei 2024. ANTARA/M Fikri Setiawan
Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Dengan perolehan 12 kursi di Pileg, Gerindra bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024 Kabupaten Bogor.


Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

7 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.


Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

8 jam lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) berbincang dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak (kedua kiri) dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono (kedua kanan) saat meninjau tempat kerja di kompleks Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Jawa Timur, Jumat 15 Februari 2019. ANTARA FOTO/Moch Asim
Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.


Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

8 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?


Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

8 jam lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?