Pemilu 2024, KPU Bali Tetapkan 3,2 Juta Jiwa Masuk DPT

Editor

Febriyan

image-gnews
KPU Bali saat sidang pleno penetapan daftar pemilih tetap Pemilu 2024 di Denpasar, Rabu (28/6/2023). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
KPU Bali saat sidang pleno penetapan daftar pemilih tetap Pemilu 2024 di Denpasar, Rabu (28/6/2023). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024. Tercatat terdapat 3.269.516 orang yang masuk dalam daftar tersebut.

Komisioner KPU Anak Agung Gede Raka Nakula, dalam sidang pleno di Denpasar, Rabu, menyatakan bahwa dari jumlah pemilih secara gender di Pulau Dewata cukup berimbang. Berdasarkan data DPT, terdapat 1.617.276 orang laki-laki dan 1.652.240 orang perempuan yang akan memiliki hak pilih.

Sebelum mencatat jumlah DPT itu, KPU Bali mendapat sejumlah masukan sehingga dua nama bertambah yaitu untuk Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar.

“Kami menerima masukan data dari Kabupaten Jembrana, dimana ada tanggapan masyarakat dari Mendoyo yang kini terdaftar sebagai pemilih baru di TPS 11 Mendoyo, sehingga KPU Jembrana melakukan perubahan,” kata Raka kepada wartawan, Rabu, 28 Juni 2023.

Hal yang sama juga terjadi di Kota Denpasar, dimana salah satu warga dari Denpasar Timur namanya tak muncul dalam portal Cek DPT Online, sehingga KPU Denpasar langsung menambahkan identitasnya dan saat Pemilu 2024 pemilih tersebut dapat menggunakan hak suaranya.

KPU Bali senang dapat masukan

Atas masukan-masukan ini, Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyatakan senang karena artinya partai politik aktif dalam mengontrol kerja penyelenggara.

Dengan ini maka hasil Pemilu 2024 akan dapat diterima lantaran mereka terlibat dalam penyusunan kelengkapan data pemilih.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

“Nanti setelah kita tetapkan ada lagi laporan-laporan dari masyarakat, saya minta aduan-aduan itu sebelum DPT nasional ditetapkan tanggal 4 Juli. Kita tunggu masukan masyarakat ada yang belum terdaftar lagi ya kita masukkan, nanti di Jakarta kita ubah lagi, karena ini berproses, kita tidak bisa berhenti,” ujar Lidartawan.

Sebaran pemilih berdasarkan kabupaten/kota

Berdasarkan data DPT KPU Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng menjadi daerah dengan pemilih terbanyak sementara Kabupaten Klungkung menjadi daerah dengan pemilih paling sedikit. Berikut data pemilih di Provinsi Bali berdasarkan Kabupaten/Kota:

1. Kabupaten Buleleng - 611.901 orang.
2. Kota Denpasar - 495.896 orang.
3. Kabupaten Badung - 403.326 orang.
4. Kabupaten Gianyar - 390.424 orang.
5. Kabupaten Karangasem - 388.854 orang.
6. Kabupaten Jembrana - 243.797 orang.
7. Kabupaten Tabanan - 372.372 orang.
8. Kabupaten Bangli - 195.894 orang.
9. Kabupaten Klungkung - 167.052 orang. 

Pada Pemilu 2024, masyarakat di Provinsi Bali akan memilih 55 orang anggota DPRD Provinsi Bali. Mereka juga akan memilih DPRD tingkat kabupaten/kota yang jumlahnya beragam setiap daerah. 

Untuk tingkat DPR RI, Provinsi Bali mendapatkan alokasi 9 kursi dengan satu daerah pemilihan (Dapil) pada Pemilu 2024. Jumlah tersebut sama dengan Pemilu 2019.  Selain itu, sekitar 3,2 juta pemilih tersebut juga akan memilih pasangan presiden dan calon presiden pada 14 Februari 2024.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Profil Nuroji, Politisi Gerindra yang Mengaku tak Terlalu Bangga dengan Timnas Karena Naturalisasi

4 menit lalu

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji saat Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto : Farhan/Andri
Profil Nuroji, Politisi Gerindra yang Mengaku tak Terlalu Bangga dengan Timnas Karena Naturalisasi

Nuroji menyatakan bahwa ia tidak merasa sangat bangga dengan pencapaian Timnas Indonesia, karena mayoritas pemainnya merupakan hasil naturalisasi.


DPR Sahkan RUU Kementerian Negara, Ada 6 Poin Perubahan

33 menit lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Sahkan RUU Kementerian Negara, Ada 6 Poin Perubahan

DPR mengesahkan RUU Kementerian Negara hari ini. Ada enam poin perubahan yang disepakati dalam revisi.


Menpan RB Bilang Pengesahan UU Wantimpres Perkokoh Kedudukan Lembaga

1 jam lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas
Menpan RB Bilang Pengesahan UU Wantimpres Perkokoh Kedudukan Lembaga

Abdullah Azwar Anas menyebut, peran Wantimpres menjadi krusial sebagai sumber pandangan dan saran yang independen serta strategis.


DPR Sahkan Revisi UU Wantimpres Jadi Undang-Undang

2 jam lalu

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
DPR Sahkan Revisi UU Wantimpres Jadi Undang-Undang

Rapat paripurna DPR mengesahkan revisi UU Wantimpres pada hari ini. Seluruh fraksi telah menyatakan persetujuannya atas revisi UU ini.


Erick Thohir Jawab Kritik Anggota DPR Soal Naturalisasi Timnas Indonesia: Jangan Ragukan Nasionalismenya

4 jam lalu

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir dalam konferensi pers terkait naturalisasi di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 19 September 2024.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM turut berkontribusi dalam upaya meloloskan tim nasional Indonesia ke Piala Dunia 2026 melalui naturalisasi. TEMPO/Ilham Balindra
Erick Thohir Jawab Kritik Anggota DPR Soal Naturalisasi Timnas Indonesia: Jangan Ragukan Nasionalismenya

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan naturalisasi sebagai salah satu upaya meningkatkan prestasi Timnas Indonesia.


Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

8 jam lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Rapat tersebut membahas penyesuaian alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan rincian kegiatan masing-masing unit Eselon I Kementeria PUPR dalam RAPBN tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan gedung DPR RI di IKN kemungkinan akan dimulai pada 2025. Ada anggapan boros anggaran.


Pilkada 2024: Bawaslu Awasi Penelitian Administrasi Dokumen di Daerah Calon Tunggal

18 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pilkada 2024: Bawaslu Awasi Penelitian Administrasi Dokumen di Daerah Calon Tunggal

Bawaslu juga mengawasi proses rekrutmen KPPS untuk Pilkada 2024.


KPU Depok Tetapkan DPT Pilkada 2024 Sebanyak 1.427.674 Pemilih

19 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
KPU Depok Tetapkan DPT Pilkada 2024 Sebanyak 1.427.674 Pemilih

KPU Depok menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada 2024 dengan 1.427.674 pemilih


Sejumlah Menteri Jokowi Pamit di Akhir Masa Jabatan, Sri Mulyani Menangis, Retno Marsudi: I Love All

20 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Rapat tersebut membahas RUU APBN tahun anggaran 2025 dan persetujuan untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Menteri Jokowi Pamit di Akhir Masa Jabatan, Sri Mulyani Menangis, Retno Marsudi: I Love All

Para menteri Jokowi pamit di berbagai kesempatan antara lain Sri Mulyani, Retno Marsudi, Erick Thohir, dan Basuki Hadimuljono.


Baleg Sepakati Semua Anggota DPR, Tenaga Ahli dan ASN Dapat Tanda Jasa Kehormatan

20 jam lalu

Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya saat mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Badan Legislasi DPR RI mengesahkan peraturan DPR RI tentang pemberian tanda kehormatan kepada Anggota DPR RI pada akhir masa Keanggotaan yang dinilai berjasa atas pengabdian dan kesetiaannya menggaungkan suara rakyat. TEMPO/M Taufan Rengganis
Baleg Sepakati Semua Anggota DPR, Tenaga Ahli dan ASN Dapat Tanda Jasa Kehormatan

Semua anggota DPR periode 2019-2024 akan mendapatkan tanda jasa kehormatan.