Hanum Rais dan Bacaleg Partai Ummat Temui Pengurus Muhammadiyah Yogya

image-gnews
Putri sulung Amien Rais, Hanum Rais diperkenalkan sebagai bacaleg Partai Ummat untuk maju DPR RI dari Dapil DIY Sabtu 29 April 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
Putri sulung Amien Rais, Hanum Rais diperkenalkan sebagai bacaleg Partai Ummat untuk maju DPR RI dari Dapil DIY Sabtu 29 April 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Putri politikus senior Amien Rais, Hanum Rais, dan sejumlah bakal calon legislatif Partai Ummat menemui pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa petang, 20 Juni 2023.

Mantan kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang kini mencalonkan diri sebagai bacaleg DPR RI 2024 dari Partai Ummat itu mengatakan kunjungan tersebut untuk bersilaturahmi, sekaligus meminta doa dan restu dari Muhammadiyah, khususnya menghadapi tahun politik Pemilu 2024.

"Kami bahagia sekali atas pertemuan ini, kami (Partai Ummat dan Muhammadiyah) ini seperti saudara jauh tapi dekat di hati," kata Hanum.

Hanum Rais merasakan memang ada suatu kedekatan tersendiri antara Partai Ummat dengan Muhammadiyah. Meskipun Muhammadiyah sebelumnya juga menerima kunjungan dari partai politik lain, terutama jelang Pemilu 2024 ini. "Kedekatan tentu saja yang pertama dari sisi asas, yakni asas Islam," kata Hanum.

Hanum menjelaskan, dari kesamaan asas antara Partai Ummat dan Muhammadiyah itu lantas muncul kesamaan nilai dan pandangan. Baik nilai nilai kepribadian dan perikehidupan berpolitik. Dia menuturkan, kedatangannya beserta pengurus serta bacaleg Partai Ummat di DIY itu untuk meminta doa restu dan dukungan dari kalangan Muhammadiyah dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Karena hampir sebagian besar bacaleg Partai Ummat juga merupakan warga persyarikatan Muhammadiyah," kata dia.

Selain mohon doa restu dan dukungan, Hanum mengatakan pihaknya juga ingin mendapat masukan dan kritik dari pimpinan Muhammadiyah, terutama soal kondisi perpolitikan bangsa terkini juga Partai Ummat.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami setuju Muhammadiyah tidak berpolitik, namun Muhammadiyah tentu terus mengikuti dan mengevaluasi kondisi politik bangsa, sehingga kami perlu masukan masukan itu," kata Hanum.

Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY Azman Latief yang menemui para bacaleg dan pengurus Partai Ummat DIY itu menuturkan Muhammadiyah adalah rumah besar seluruh partai politik. Sehingga semua partai politik yang berkunjung akan diterima dengan perlakuan sama baik.

"Muhammadiyah sebagai rumah besar seluruh partai politik  mendukung kiprah kader kadernya yang memilih terjun ke politik, termasuk di Partai Ummat ini," kata Azman.

Azman menuturkan, dukungan itu terutama dengan harapan, kader Muhammadiyah yang berpolitik, bisa turut andil dalam keputusan keputusan besar menyangkut kondisi bangsa, agar sesuai dengan aspirasi dan misi Muhammadiyah. Salah satunya mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas di Indonesia.

"Karena Muhammadiyah secara organisasi tidak bisa terlibat dalam pengambilan keputusan politik itu, namun para kader yang terjun ke politik bisa," kata dia.

Pilihan Editor: Ma'ruf Amin: Pemerintah Segera Ambil Langkah Perihal Pro Kontra Pesantren Al Zaytun

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

1 hari lalu

Komisioner KPU RI Idham Holik saat peluncuran tahapan Pilkada Serentak di Denpasar, Bali, Minggu malam (5/5/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

KPU tetap optimistis bakal pasangan calon (bapaslon) jalur perseorangan akan segera memenuhi persyaratan dukungan dalam Pilkada 2024.


Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

2 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Ashari memimpin rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.


Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

3 hari lalu

Petugas KPPS menunjukan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada serentak saat uji coba di komplek Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Sirekap merupakan aplikasi digital dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Serentak 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. TEMPO/Prima mulia
Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.


MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

3 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri) mengikuti sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.


Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

4 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.


Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

4 hari lalu

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD membacakan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.


Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

5 hari lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.


Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

5 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.


Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo

5 hari lalu

Upacara peringatan Hari Guru di Gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Jakarta Pusat pada Sabtu, 25 November 2023. TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti buka suara terkait jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apa katanya?


Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya

5 hari lalu

Sisifus. Ilustrasi TEMPO/Imam Yunianto
Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya

Program ini berupaya membangun 'Green Movement' dengan memperbanyak amal usaha Muhammadiyah untuk mulai memilah dan memilih sumber energi bersih di masing-masing bidang usaha.