Sandiaga Uno Minta Waktu 2 Bulan Untuk Bergabung ke PPP, Romi: Kita Ikuti Saja

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno menghadiri acara Halal Bihalal Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Selatan di Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Mei 2023/Ima Dini/Tempo
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno menghadiri acara Halal Bihalal Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Selatan di Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Mei 2023/Ima Dini/Tempo
Iklan

Soal kapan Sandiaga Uno akan menentukan pilihannya, Romi pun menyatakan belum tahu pasti.  "Mungkin bulan Juli akan lebih pasti," kata dia. 

Kendati demikian, Romi optimis Sandiaga akan bergabung dengan partainya. Pasalnya, Romi pernah mendengar langsung pernyataan Sandiaga saat mereka berkunjung ke Pondok Pesantren Zainal Abidin di Magelang. 

"Saya Insya Allah 90 persen di PPP," kata Romi menirukan pernyataan Sandiaga saat itu.  

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Bahkan, menurut dia, saat ini kepastian Sandiaga bergabung dengan PPP sudah semakin besar

"Ini tinggal nunggu waktu saja. Kalau kepastiannya angka 96 persen," ujarnya. 

Sandiaga jalani ospek di PPP

Dalam kesempatan yang sama, Mardiono mengatakan saat ini Sandiaga tengah menjalani ospek alias orientasi kader sebelum resmi masuk ke PPP. Hal tersebut disampaikan usai Sandiaga menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK).

"Ya termasuk malam ini kan ospek," katanya saat konferensi pers, Rabu, 31 Mei 2023. 

Sandiaga yang berdiri tepat di samping Mardiono memdengar pernyataan tersebut tak menampik. Jawaban Mardiono tersebut justru dibalas dengan senyum sumriah oleh Sandiaga. 

"Betul, Iya masih ospek," ungkap Sandiaga. 

Mardiono pun mengatakan bahwa ospek yang diterapkan ini bagian di dalam PPP. 

"Iya harus melalui ya, jadi pemimpin yang lain harus seperti itu," ucapnya. 

Sandiaga Uno, antara PPP dan PKS

Sebelumnya, Mardiono menegaskan bahwa Sandiaga Uno menjadi satu dari dua sosok yang akan mereka sodorkan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menjadi pendamping calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo. PPP telah menjalin kerja sama dengan PDIP untuk mengusung Ganjar pada Pilpres 2024.

Selain PPP, Sandiaga sebelumnya dikabarkan juga melakukan pendekatan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS, bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat sudah mendeklarasikan dukungannya untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Capres. 

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman memastikan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut tak masuk dalam daftar tiga kandidat calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

“Enggak masuk, enggak masuk,” kata Sohibul menjawab pertanyaan wartawan apakan Sandiaga masuk dalam kandidat Cawapres Anies di Sekretariat Perubahan, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Mei 2023.

PKS juga menampik anggapan bahwa mereka melakukan pendekatan terhadap Sandiaga Uno. Sohibul Imam menyatakan Sandi lah yang menunjukkan sinyal untuk bergabung dengan mereka. 

"Pak Sandi itu justru menunjukan keinginan, ingin jadi kader PKS gitu lho,” kata dia. 

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

26 menit lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

Masyarakat menunggu bentukan kabinet Prabowo-Gibran. Bagaimana aturan pembentukan dan di pasal mana menteri tak boleh rangkap jabatan?


PKS Buka Peluang Usung Musa Rajekshah di Pilkada Sumut

51 menit lalu

PKS Buka Peluang Usung Musa Rajekshah di Pilkada Sumut

PKS tengah mendatangi tokoh-tokoh potensial yang punya peluang untuk diusung di Pilkada Sumut.


Mungkinkah Duet Ahok-Anies Terjadi di Pilgub DKI Jakarta?

1 jam lalu

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bertemu dengan Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, 20 April 2017. Humas Pemprov DKI
Mungkinkah Duet Ahok-Anies Terjadi di Pilgub DKI Jakarta?

Nama Ahok dan Anies disandingkan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Mungkinkah duet Ahok-Anies bakal terjadi di Pilgub DKI?


Gerindra hingga PDIP Rencana Deklrasi Bakal Calon Wali Kota Depok Hari Ini

2 jam lalu

Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna. TEMPO/ADE RIDWAN YANDWIPUTRA
Gerindra hingga PDIP Rencana Deklrasi Bakal Calon Wali Kota Depok Hari Ini

Sejumlah partai yang dimotori Gerindra dan PDIP menggagas koalisi gemuk untuk memenangkan Pilkada Depok 2024.


Jokowi soal Penambahan Menteri di Kabinet Prabowo, Orang Toxic, hingga Parpol Baru

2 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui usai peresmian Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) di Tapos, Depok, pada Selasa pagi,  7 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi soal Penambahan Menteri di Kabinet Prabowo, Orang Toxic, hingga Parpol Baru

Apa kata Jokowi mengenai wacana penambahan menteri di Kabinet Prabowo hingga partai baru setelah tidak dianggap PDIP.


Berita Terpopuler Nasional: Sri Mulyani Masuk Bursa Cagub DKI Jakarta hingga Kemungkinan Duet Anies dan Ahok

3 jam lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 27 Desember 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi
Berita Terpopuler Nasional: Sri Mulyani Masuk Bursa Cagub DKI Jakarta hingga Kemungkinan Duet Anies dan Ahok

Berita soal Sri Mulyani masuk radar PDIP untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta masuk menjadi berita politik terpopuler di kanal Nasional.


Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

13 jam lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

Gibran tak banyak menanggapi soal gugatan PDIP ke PTUN yang putusannya bisa saja berimbas pada pelantikannya sebagai wakil presiden.


Setelah Gagal Masuk Senayan, Krisdayanti Bersiap Maju Pilwakot Batu Berikut Perjalanan Politiknya

14 jam lalu

Kader PDI Perjuangan (PDIP) Krisdayanti menaiki delman saat melakukan pawai budaya menuju kantor KPU untuk menyerahkan daftar caleg di Jakarta, Kamis, 11 Mei 2023. PDI Perjuangan (PDIP) mendaftarkan 580 orang bakal calon anggota legislatif DPR RI dari 84 daerah pemilihan untuk mengikuti Pemilu 2024 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Setelah Gagal Masuk Senayan, Krisdayanti Bersiap Maju Pilwakot Batu Berikut Perjalanan Politiknya

Karier politik Krisdayanti setelah gagal masuk Senayan kabar terakhir bersiap maju kandidat calon Wali Kota Batu dari PDIP.


Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

15 jam lalu

Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers usai acara halalbihalal dan pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pakar politik menilai deklarasi Ganjar yang akan jadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa saja mewakili sikap PDIP.


Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

16 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.