Sidang MK, PAN: Ada Kecurangan Sistematis Pileg DPRD Bangkalan

image-gnews
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kanan) berbincang dengan Ketua Bawaslu Abhan (kiri) saat mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 Provinsi Jawa Timur di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kanan) berbincang dengan Ketua Bawaslu Abhan (kiri) saat mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 Provinsi Jawa Timur di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) menggugat hasil pemilihan legislatif atau Pileg 2019 di daerah pemilihan V Kabupaten Bangkalan, Madura ke Mahkamah Konstitusi. PAN menuding bahwa telah terjadi kecurangan sistematis saat pileg, khususnya di Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Madura.

Baca: Papua Jadi Daerah Terbanyak Ajukan Gugatan Pileg ke MK

"Kami mengajukan permohonan pembatalan penetapan KPU (Komisi Pemilihan Umum) sepanjang pemilihan di Bangkalan lima untuk Kecamatan Kwanyar," kata kuasa hukum PAN Wiwin Arista dalam sidang di MK, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019.

Menurut Wiwin, ada ribuan suara pemohon berdasarkan perhitungan C1 di Tempat Pemungutan Suara tiba-tiba menjadi 0 di form DA1 dan DAA1 saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Wiwin mengklaim saksi PAN sudah mengajukan keberatan dan meminta dilakukan pembukaan kotak dan perhitungan ulang.

"Tetapi tidak ditanggapi oleh termohon (Komisi Pemilihan Umum). Kami juga sudah melaporkan kepada Bawaslu Bangkalan, sudah ada rekomendasi pembetulan namun juga tidak dilaksanakan oleh termohon untuk beberapa TPS," kata Wiwin.

Wiwin menyebut surat rekomendasi dari Bawaslu itu bernomor 073 dan sudah dilampirkan saat mendaftarkan permohonan ke MK. Selanjutnya, dia mengatakan bahwa telah terjadi penghilangan suara untuk kliennya.

Di sisi lain, terjadi penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan yang berpengaruh kepada perolehan suara dan kursi PAN.

Wiwin juga menuding telah terjadi kecurangan sistematis di beberapa TPS dengan melibatkan kepala desa. Kata dia, ada sejumlah perhitungan suara yang dilakukan di rumah kepala desa, bukan di TPS.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

"Dilakukan pemindahan sebelum selesai penghitungan suara. Pada saat break saksi diizinkan istirahat salat Maghrib, tapi ketika semua kembali semua kotak sudah dipindahkan ke rumah kepala desa," kata dia.

Berikutnya, Wiwin menuding penyelenggara pemilu, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) terlibat melakukan kecurangan. Dia mengatakan ketika rekapitulasi di Kecamatan Bangkalan, tercatat dalam form DB bahwa ada perbedaan antara form C1 yang dimiliki oleh saksi pemohon, KPU, dan Bawaslu.

"Menurut kami yang paling betul C1 plano. Pada pokoknya itu, Yang Mulia. Oleh karena itu ada keterlibatan aparatur negara, kecurangan dari pihak penyelenggara PPK dan KPPS," kata dia.

"Sapu jagadnya TSM (terstruktur sistematis masif) gitu ya," kata hakim MK Arief Hidayat menanggapi penuturan kuasa hukum pemohon.

Baca: Sengketa Pileg di Mahkamah Konstitusi, Gugatan Dibacakan Maraton

Dalam petitumnya, pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang atau setidaknya perhitungan suara ulang sepanjang untuk Kecamatan Kwanyar.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sengketa Pileg 2024: Tindaklanjuti Putusan MK, KPU Gelar PSU Tanpa Kampanye

15 jam lalu

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri metode Kotak Suara Keliling menunjukkan amplop tersegel dalam rekapitulasi perhitungan hasil pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 11 Maret 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan rekapitulasi hasil PSU Pemilu 2024 dengan daftar pemilih tetap luar negeri untuk PSU di Kuala Lumpur mencapai 62.217 orang yang terdiri dari 42.372 orang pemilih TPSLN dan 19.845 orang pemilih kotak suara keliling. ANTARA/Virna Puspa Setyorini
Sengketa Pileg 2024: Tindaklanjuti Putusan MK, KPU Gelar PSU Tanpa Kampanye

KPU daerah diminta memberitahukan rencana PSU kepada kepala daerah, pimpinan instansi dan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan.


Respons KPU soal MK Kabulkan 44 Perkara PHPU Pileg 2024

2 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Respons KPU soal MK Kabulkan 44 Perkara PHPU Pileg 2024

KPU menanggapi putusan MK yang mengabulkan 44 gugatan dari 297 perkara PHPU Pileg 2024. KPU mengatakan bakal melakukan ini.


MK Kabulkan 45 dari 106 Perkara Sidang PHPU 2024, Salah Satunya Permohonan Eks Napi Korupsi

2 hari lalu

Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (tengah) bersama delapan hakim konstitusi memimpin sidang putusan dismissal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismissal terhadap 52 gugatan dalam perkara PHPU Pileg 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto
MK Kabulkan 45 dari 106 Perkara Sidang PHPU 2024, Salah Satunya Permohonan Eks Napi Korupsi

MK telah rampung menyelesaikan sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU Legislatif 2024.


Panitia Diganti di Tengah Rekapitulasi, MK Putuskan PSU di 3 Distrik Papua

3 hari lalu

Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (tengah) bersama delapan hakim konstitusi memimpin sidang putusan dismissal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismissal terhadap 52 gugatan dalam perkara PHPU Pileg 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Panitia Diganti di Tengah Rekapitulasi, MK Putuskan PSU di 3 Distrik Papua

Mahkamah Konstitusi (MK) perintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 3 distrik Papua Pegunungan.


KPU Bakal Umumkan Caleg Terpilih Pemilu 2024, Tapi...

3 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Ashari memimpin rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
KPU Bakal Umumkan Caleg Terpilih Pemilu 2024, Tapi...

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, lembaganya akan mengumumkan caleg terpilih Pemilu 2024. Namun, KPU bakal lakukan hal ini terlebih dulu.


Ada Pergeseran Suara di Distrik Sentani, MK Perintahkan KPU Rekapitulasi Suara Ulang DPR Dapil Papua 3

3 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (tengah) saat memimpin sidang putusan dismissal terkait perkara sengketa Pileg 2024 hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. Sebanyak 207 perkara akan dibacakan putusan dismissal-nya. Secara keseluruhan, terdapat 297 perkara sengketa Pileg, baik Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota yang didaftarkan ke MK.TEMPO/Subekti.
Ada Pergeseran Suara di Distrik Sentani, MK Perintahkan KPU Rekapitulasi Suara Ulang DPR Dapil Papua 3

MK memerintahkan KPU melakukan rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani, Papua.


MK Perintahkan Penghitungan Suara Ulang di Seluruh TPS Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya

6 hari lalu

Suasana sidang putusan dismissal terkait perkara sengketa Pileg 2024 hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. Setelah sidang pengucapan/ketetapan ini, setidaknya akan ada 90 perkara yang akan dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian. TEMPO/Subekti.
MK Perintahkan Penghitungan Suara Ulang di Seluruh TPS Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya

Partai Nasdem sebelumnya melaporkan ke MK terkait penambahan suara pada Partai Aceh sebanyak 1.116 suara di Kecamatan Bandar Baru Dapil Pidie Jaya 3.


MK Tolak Gugatan PKB soal Perolehan Suara di Papua Selatan

6 hari lalu

Suasana sidang putusan dismissal terkait perkara sengketa Pileg 2024 hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. Setelah sidang pengucapan/ketetapan ini, setidaknya akan ada 90 perkara yang akan dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian. TEMPO/Subekti.
MK Tolak Gugatan PKB soal Perolehan Suara di Papua Selatan

PKB sebelumnya mengajukan gugatan terhadap KPU terhadap kehilangan 373 suara di distrik Ayip dan 100 suara di distrik Koroway Buluanop, Papua Selatan.


MK Kabulkan Permohonan NasDem, Perintahkan KPU Lakukan PSU di 7 TPS Dapil Teluk Bintuni 3

6 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (tengah) saat memimpin sidang putusan dismissal terkait perkara sengketa Pileg 2024 hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. Sebanyak 207 perkara akan dibacakan putusan dismissal-nya. Secara keseluruhan, terdapat 297 perkara sengketa Pileg, baik Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota yang didaftarkan ke MK.TEMPO/Subekti.
MK Kabulkan Permohonan NasDem, Perintahkan KPU Lakukan PSU di 7 TPS Dapil Teluk Bintuni 3

MK memerintahkan KPU Kabupaten Teluk Bintuni untuk mengulang penghitungan suara di tujuh TPS di Distrik Weriagar.


MK Tolak Gugatan PDIP soal Dugaan Penggelembungan Suara PAN di Asmat

6 hari lalu

Suasana sidang putusan dismissal terkait perkara sengketa Pileg 2024 hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. Setelah sidang pengucapan/ketetapan ini, setidaknya akan ada 90 perkara yang akan dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian. TEMPO/Subekti.
MK Tolak Gugatan PDIP soal Dugaan Penggelembungan Suara PAN di Asmat

Pokok permohonan PDIP dalam perkara ini ialah adanya dugaan pengurangan perolehan suara milik PDIP sebesar 190 suara.