Mahfud MD: Aksi Anarkis 22 Mei Bukan Komando Prabowo-Sandi

Reporter

Mahfud MD. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahfud MD mengatakan aksi anarki yang terjadi di Jakarta pada 21-22 Mei 2019 pasca pengumuman hasil Pemilu bukanlah kehendak pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca: Mahfud MD Pimpin Tokoh Suluh Kebangsaan Bertemu Megawati

"Gerakan itu adalah gerakan yang ada di luar jalur komando pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandi," kata Mahfud MD di Jakarta, Kamis, 23 Mei 2019. Pandangan mahfud ini mewakili pandangan Gerakan Suluh Kebangsaan yang dia pimpin.

Menurut Mahfud MD, aksi damai yang telah didengungkan GNKR berakhir anarki karena ditunggangi beberapa pihak di luar kontrol Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Meski memang isunya semula membonceng dari situ," kata di .

Tindakan aparat kepolisian dan TNI, menurut Mahfud, akhirnya mesti dilakukan demi keamanan dan stabilitas hukum di Indonesia. Baginya, apa yang dilakukan pihak aparat bukanlah tindakan politik. "Karena yang satu pasangan calon dan yang satu bukan," katanya.

Untuk itu, Mahfud MD menghimbau pemerintah mengambil tindakan tegas terkait pelaku kerusuhan. Dia menilai kerusuhan yang terjadi tak lagi merupakan tindakan politik, melainkan murni gerakan perusuh. Oleh karena itu harus ditindak tegas lantaran Prabowo Subianto juga sudah menyatakan akan menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi.

Pada Rabu, 22/5, malam, Prabowo Subianto mengunggah video pernyataan yang menghimbau massa berhenti melakukan aksi anarki. Prabowo Subianto juga menyatakan akan menempuh jalur hukum melalui MK terkait hasil Pemilu 2019 yang dinilainya penuh kecurangan oleh Komisi Pemilihan Umum.

HALIDA BUNGA FISANDRA






Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

5 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

2 hari lalu

Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

Menurut Miko, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perlu dikuatkan atau setara dengan pihak yang diawasi setelah hakim agung terjerat korupsi


Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

2 hari lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

3 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

3 hari lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

4 hari lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

4 hari lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

5 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

5 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

5 hari lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.