TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahfud MD mengatakan aksi anarki yang terjadi di Jakarta pada 21-22 Mei 2019 pasca pengumuman hasil Pemilu bukanlah kehendak pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Baca: Mahfud MD Pimpin Tokoh Suluh Kebangsaan Bertemu Megawati
"Gerakan itu adalah gerakan yang ada di luar jalur komando pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandi," kata Mahfud MD di Jakarta, Kamis, 23 Mei 2019. Pandangan mahfud ini mewakili pandangan Gerakan Suluh Kebangsaan yang dia pimpin.
Menurut Mahfud MD, aksi damai yang telah didengungkan GNKR berakhir anarki karena ditunggangi beberapa pihak di luar kontrol Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Meski memang isunya semula membonceng dari situ," kata di .
Tindakan aparat kepolisian dan TNI, menurut Mahfud, akhirnya mesti dilakukan demi keamanan dan stabilitas hukum di Indonesia. Baginya, apa yang dilakukan pihak aparat bukanlah tindakan politik. "Karena yang satu pasangan calon dan yang satu bukan," katanya.
Untuk itu, Mahfud MD menghimbau pemerintah mengambil tindakan tegas terkait pelaku kerusuhan. Dia menilai kerusuhan yang terjadi tak lagi merupakan tindakan politik, melainkan murni gerakan perusuh. Oleh karena itu harus ditindak tegas lantaran Prabowo Subianto juga sudah menyatakan akan menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi.
Pada Rabu, 22/5, malam, Prabowo Subianto mengunggah video pernyataan yang menghimbau massa berhenti melakukan aksi anarki. Prabowo Subianto juga menyatakan akan menempuh jalur hukum melalui MK terkait hasil Pemilu 2019 yang dinilainya penuh kecurangan oleh Komisi Pemilihan Umum.
HALIDA BUNGA FISANDRA
