BPN akan Paparkan Kecurangan Pemilu, ke Dubes hingga TKN Jokowi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pemilu. REUTERS

    Ilustrasi pemilu. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim Badan Pemenangan Nasional atau BPN akan memaparkan hasil temuan mereka tentang dugaan kecurangan Pemilu 2019 hari ini, 14 Mei 2019. Laporan itu akan  disampaikan langsung oleh Sandiaga Uno di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

    "Saya diminta membuka paparan detail besok. Acara itu dimulai jam 15.00 WIB setelah Asar," ujar Sandiaga seperti dikutip dari keterangan timnya, Senin petang, 13 Mei 2019.

    Baca: Situng KPU: Di Madura Jokowi Kalah Telak dari Prabowo

    Sandiaga mengatakan paparan BPN ini akan dihadiri sekitar 1.000 orang. Undangan itu mewakili masyarakat, pemerintah, tamu-tamu kenegaraan, serta perwakilan duta-duta besar negara tetangga. Tanpa menjabarkan duta besar mana saja yang telah diminta datang, Sandiaga optimistis tamu kenegaraan itu akan mengindahkan undangannya.

    Selain daftar undangan yang telah disebutkan sebelumnya, Sandiaga mengatakan timnya juga mengundang Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja kubu Jokowi - Ma'ruf Amin. "Kami mengundang pihak partai politik koalisi 01," ucap Sandiaga.

    Adapun laporan yang bakal dipaparkan itu memuat hasil dugaan kecurangan Pemilu dan cacat teknis yang diperoleh tim pakar dari penelisikan ke berbagai daerah. Temuan ini telah diramu oleh BPN selama 10 hari dan digadang-gadang bakal menjadi bahan diskursus untuk evaluasi Pemilu selanjutnya.

    Baca: Prabowo Sebut Tak Akan Terima Hasil Pemilu ... 

    "Kami mengharapkan ada revisi dan koreksi dari temuan-temuan yang sudah dilaporkan," ujar Sandiaga. Sandiaga meminta, Bawaslu akan menindaklanjuti temuan BPN sebelum hasil Pemilu diumumkan pada 22 Mei nanti.

    Laporan dugaan kecurangan ini sebelumnya diklaim telah disampaikan BPN kepada Badan Pengawas Pemilu atau Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Data secara rinci, kata Sandiaga, diserahkan kepada pihak berwenang belum lama ini. 

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA | BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.