Gerindra Paling Banyak Ajukan Caleg Eks Napi Korupsi

image-gnews
Wakapolri Ari Dono dan Arief Budiman saat konferensi pers terkait pengamanan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam masa kampanye di gedung KPU, Jakarta, Kamis 20 September 2018. TEMPO/Ryan Dwiky
Wakapolri Ari Dono dan Arief Budiman saat konferensi pers terkait pengamanan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam masa kampanye di gedung KPU, Jakarta, Kamis 20 September 2018. TEMPO/Ryan Dwiky
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan 38 nama caleg yang berstatus mantan napi korupsi. Mereka akan mengikuti pileg untuk merebut kursi wakil rakyat di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Adapun dari 38 caleg yang berstatus eks napi korupsi itu, paling banyak berasal dari Partai Gerindra. Partai itu memiliki enam caleg eks koruptor di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Baca: Alasan KPU Kesulitan Menandai Caleg Eks Koruptor di Surat Suara

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan memang tidak ada caleg eks napi korupsi di tingkat DPR. "Saya akan klarifikasi bahwa daftar calon tetap DPR RI tidak ada calon mantan napi korupsi," kata dia pada Kamis, 20 September 2018.

Berikut adalah caleg Gerindra yang berstatus eks napi korupsi:

Tingkat DPRD Provinsi

1. Dapil DKI 3 - Mohamad Taufik
2. Dapil Maluku Utara - Husen Kausaha
3. Dapil Sulut - Herry Jones Kere

Tingkat DPRD Kabupaten/Kota

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

4. Dapil Bangka Belitung - Ferizal
5. Dapil Bangka Belitung - Mirhammuddin
6. Dapil Tanggamus - Alhajar Syahyan

Baca: KPU Resmi Masukkan Caleg Eks Koruptor ke Daftar Calon Tetap

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sebelumnya pernah mengatakan bahwa ia tidak bisa memastikan partainya akan mengganti caleg bekas napi korupsi. Fadli mengatakan Gerindra berpegang pada putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum soal larangan bekas napi korupsi menjadi caleg. "Kami akan ikuti putusan dari MA. Nanti kita lihat saja (diganti atau tidak)," kata Fadli pada Senin, 17 September 2018.

Selain Gerindra, sejumlah partai lain tetap mempertahankan calegnya yang eks napi korupsi. Hanura tercatat mendaftarkan lima caleg eks napi korupsi, PAN empat caleg, Partai Berkarya empat caleg, Partai Demokrat empat caleg, Partai Golkar tiga caleg, Partai Nasdem dua caleg, PKPI dua caleg, Partai Garuda dua caleg, Perindo dua caleg, PBB satu caleg, PKS satu caleg dan PDI Perjuangan satu caleg.

Bersamaan dengan itu, KPU juga menetapkan sebanyak 7.968 caleg DPR. Jumlah tersebut, terdiri dari 4.774 caleg laki-laki dan 3.194 caleg perempuan.

Baca: KPU Tetapkan Daftar Calon Tetap DPR Sebanyak 7968 Caleg

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Golkar Buka Peluang Usung Irjen Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

8 jam lalu

Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi (tengah) memberikan penjelasan seputar persiapan pengamanan saat rangkaian acara ngunduh mantu pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono di Mapolresta Solo, Sabtu, 3 Desember 2022.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Alasan Golkar Buka Peluang Usung Irjen Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

Golkar membuka peluang bagi tokoh di luar partai yang ingin maju pada Pilkada Jateng.


Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

11 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggelar acara Halal Bihalal bersama 1.000 pegawai Kemhan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Tim Media Prabowo
Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.


Prabowo Tambah 40 Kementerian, Kata Pakar Hukum hingga Wapres Ma'ruf Amin

13 jam lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Prabowo Tambah 40 Kementerian, Kata Pakar Hukum hingga Wapres Ma'ruf Amin

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut berencana menambah jumlah kementerian di kabinetnya menjadi 40.


Gerindra hingga PDIP Rencana Deklrasi Bakal Calon Wali Kota Depok Hari Ini

13 jam lalu

Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna. TEMPO/ADE RIDWAN YANDWIPUTRA
Gerindra hingga PDIP Rencana Deklrasi Bakal Calon Wali Kota Depok Hari Ini

Sejumlah partai yang dimotori Gerindra dan PDIP menggagas koalisi gemuk untuk memenangkan Pilkada Depok 2024.


Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

15 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

ICW khawatir wacana penambahan nomenklatur kementerian membuat kabinet Prabowo menjadi sangat gemuk.


Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers usai acara halalbihalal dan pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pakar politik menilai deklarasi Ganjar yang akan jadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa saja mewakili sikap PDIP.


Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Langgar UU Jika Tambah Kementerian

1 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Langgar UU Jika Tambah Kementerian

Rencan Prabowo menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 akan melanggar Undang-Undang Kementerian Negara.


Reaksi Gerindra Soal PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Eko Patrio. Foto : Instagram
Reaksi Gerindra Soal PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

Gerindra menyebut disiapkannya Eko Patrio jadi menteri menandakan Zulhas sudah berkomunikasi dengan Prabowo.


Respons Gerindra, Jokowi, dan Gibran soal Isu Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Gerindra, Jokowi, dan Gibran soal Isu Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo

Isu penambahan kementerian di Kabinet Prabowo mendapat respons dari Presiden Jokowi, Gibran, dan Partai Gerinda. Apa katanya?


Soal GanjarJadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Kami Hormati

1 hari lalu

Wakil Komandan Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Habiburokhman (kedua kiri) bersama jajaran TKN memberikan keterangan pers soal Film Dirty Vote di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu, 11 Februari 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal GanjarJadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Kami Hormati

Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menghormati keputusan Ganjar Pranowo yang ingin berada di luar pemerintahan. Ini sikap yang mulia.