Selasa, 11 Desember 2018

PDIP Sebut Sudah Ganti Bakal Caleg Eks Napi Korupsi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto berbicara kepada wartawan usai membuka acara lokakarya di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9 Juli 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto berbicara kepada wartawan usai membuka acara lokakarya di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9 Juli 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya sudah mencoret bakal caleg yang merupakan mantan narapidana korupsi.

    "Akhirnya sudah clear, sudah selesai semuanya," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Agustus 2018.

    Baca: KPU: Ada 10 Bakal Calon Anggota DPD Pindah Daftar ke DPR

    Hasto mengakui awalnya PDIP sempat mendaftarkan bacaleg mantan terpidana korupsi. Namun daftar bacaleg eks koruptor itu hanya terdapat di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

    Ia menyebut ada tiga bacaleg mantan napi korupsi yang sebelumnya didaftarkan di tingkat provinsi. "Di tingkat provinsi kami hanya ada tiga, dan itu sudah diselesaikan dengan baik," kata Hasto.

    Hasto mengklaim partainya paling juara dalam pencalonan anggota legislatif di tingkat pusat. Alasannya, menurut dia, tak ada satu pun bacaleg eks koruptor yang didaftarkan partainya untuk DPR. Hasto mengakui sebelumnya sempat mencalonkan satu eks koruptor namun nama tersebut sudah dicoret. Nama yang dimaksud itu ialah mantan Wali Kota Madiun Djatmiko Royo Saputro alias Kokok Raya.

    Baca: PBB Coret Nama Susno Duadji dari Daftar Caleg

    "Yang jelas untuk tingkat pusat kami kan juara, artinya partai konsisten tidak ada calon yang berstatus tersangka, tidak ada yang mantan korupsi. Ada satu kelewatan pun langsung mengundurkan diri," kata Hasto.

    Menurut dia, DPP PDIP sudah menginstruksikan agar para eks terpidana korupsi dicoret dan diganti dari daftar bacaleg. "Kami sudah keluarkan perintah, kalau ada untuk langsung diganti," ujarnya.

    Larangan eks napi korupsi menjadi bacaleg ini merupakan salah satu peraturan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Aturan itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Selain mantan koruptor, eks narapidana kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba juga dilarang menjadi caleg.

    Baca: KPU Temukan Tujuh Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg DPR


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 1995 - 2017

    Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.