Rabu, 24 Oktober 2018

KPU Temukan Tujuh Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg DPR

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU Arief Budiman (tengah) mengumumkan hasil verifikasi berkas pendaftaran bakal caleg untuk DPR RI di Hotel Borobudur, Jakarta, 21 Juli 2018. Tempo / Friski Riana

    Ketua KPU Arief Budiman (tengah) mengumumkan hasil verifikasi berkas pendaftaran bakal caleg untuk DPR RI di Hotel Borobudur, Jakarta, 21 Juli 2018. Tempo / Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemukan dua bakal caleg mantan narapidana korupsi lain dalam daftar yang diserahkan partai politik. Dengan tambahan dua nama tersebut, sementara ini KPU telah menemukan tujuh caleg eks napi korupsi.

    "Kami baru mendapatkan tujuh orang bakal caleg DPR yang merupakan mantan napi korupsi," kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, di kantornya, Rabu, 1 Agustus 2018.

    Baca: Verifikasi Perbaikan, KPU Langsung Coret Caleg Tak Penuhi Syarat

    KPU sebelumnya menemukan lima eks koruptor dalam verifikasi daftar bakal caleg yang diserahkan partai politik ke KPU. Temuan itu berdasarkan surat putusan pengadilan yang dilampirkan bakal caleg tersebut sehingga kelima bakal caleg itu dinyatakan tidak memenuhi syarat.

    Salah satu partai yang mendaftarkan caleg eks napi korupsi itu adalah Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin itu mendaftarkan dua dari lima caleg eks koruptor dalam temuan KPU. Mantan napi korupsi Partai Golkar yang didaftarkan untuk DPR itu adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Aceh, Teuku Muhammad Nurlif dan Ketua Harian DPD Partai Golkar Jawa Tengah, M. Iqbal Wibisono.

    Baca: KPU Minta Masyarakat Melapor Jika Tahu Ada Caleg Eks Napi Korupsi

    Wahyu enggan menyebutkan temuan nama-nama caleg mantan napi korupsi itu. Ia mengatakan data caleg akan dibuka kemasyarakatan saat pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS). "Kami tidak mau menyalahi aturan nanti disebut tidak mematuhi," kata dia.

    Wahyu mengatakan KPU menemukan caleg mantan napi korupsi itu sebelum tahap perbaikan daftar caleg yang diserahkan parpol. Menurut dia, masing-masing parpol telah diminta untuk mengganti eks koruptor tersebut dalam masa perbaikan.

    Namun Wahyu belum mengecek apakah parpol telah mengganti nama-nama eks koruptor tersebut atau belum. Namun, kata dia, KPU tetap akan menindak jika parpol belum mengganti caleg eks koruptor itu dalam masa perbaikan daftar calon. "Kami tidak akan menyoal parpol akan ganti atau tidak. Sebab, konsekuensi (pencoretan) tetap akan kami lakukan," ujarnya.

    Baca: KPU Bekerja Sesuai Tahapan Meski PKPU Caleg Eks Koruptor Digugat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Saham Lippo yang Jebol dan yang Melambung Dihantam Kasus Meikarta

    Jebloknya saham perusahaan-perusahaan Grup Lippo telah dimulai Selasa 16 Oktober 2018, sehari setelah KPK menangkap dan menetapkan Bupati Bekasi.