Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengacungkan tiga jari saat konferensi pers di rumah dinas Gubernur, Jakarta (21/8). Dalam Konferensi pers Jokowi mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak semua gugatan atas sidang sengketa perselisihan hasil pemilu presiden. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Indonesia terpilih, Joko Widodo berencana segera menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membahas pemerintahan. Namun, Jokowi belum bisa memastikan kapan pertemuan dengan SBY akan dilaksanakan. "Secepatnya, tapi beliau kan masih di Papua," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Agustus 2014.
Jokowi menuturkan ada beberapa hal penting terkait pemerintahan yang perlu dia diskusikan bersama SBY. Misalnya, Jokowi mencontohkan, hal yang berkaitan dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara dan persoalan kementerian. "Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan kesinambungan program dan kesinambungan pembangunan," kata Jokowi. (Baca: SBY Merasa Dituduh Merecoki Jokowi)
Selain bertemu SBY, Jokowi juga akan bertemu dengan kementerian dan Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuannya agar program yang sudah dia canangkan bersama Jusuf Kalla dapat segera terealisasikan. Jokowi berharap segera setelah pelantikan pemerintahannya dapat langsung bekerja. (Baca: Dituduh Ganggu Jokowi, SBY: Kami Tak Haus Kuasa)
Terkait nota keuangan dan Rancangan APBN yang dibacakan SBY pada Ahad lalu, Jokowi mengaku belum mempelajari secara detil sehingga belum berniat untuk merevisi. Namun Jokowi menegaskan, yang paling utama adalah program yang sudah direncanakan masuk ke dalam postur anggaran. "Itu tidak mengubah, lho. Jangan dipikir mengubah," kata Jokowi.
Di bidang pendidikan, bekas Walikota Surakarta ini mencontohkan, dia berharap tetap bisa mewujudkan program Kartu Indonesia Pintar. Walaupun, program ini tidak tertera dalam Rancangan APBN 2015. Jokowi berencana menyiasati hal ini dengan mengubah nomenklatur dana pendidikan."Sudah ada anggaran pendidikan, untuk biaya ini dan itu. Nominalnya sama, cuma mungkin diubah nomenklaturnya," ucap Jokowi.
