10 Kepolisian Daerah Turut Amankan MK

Reporter

Editor

Budi Riza

Kamis, 21 Agustus 2014 13:11 WIB

Massa pendukung Prabowo-Hatta mulai memadati kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis 21 Agustus 2014. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Ronny Sompie mengatakan anggota Brigade Mobil (Brimob) dari 10 kepolisian daerah (polda) di luar Polda Metro Jaya mengirimkan personelnya ke Jakarta. Mereka turut membantu mengamankan sidang putusan hasil pemilihan umum (PHPU) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Sepuluh polda itu adalah lima dari luar Pulau Jawa, seperti Polda Kalimantan Timur, Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Sedangkan lima dari Pulau Jawa, yaitu Polda Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. (Baca: Massa Pendukung Prabowo Mulai Lempar Botol)

"Mereka terbagi ke dalam 20 satuan setingkat kompi dengan satu SSK terdiri dari 110 personel, atau total 2.100 personel Brimob tambahan," kata Ronny kepada Tempo, Kamis, 21 Agustus 2014.

Ronny melanjutkan, pengamanan diutamakan dengan sifat pencegahan. Ada satuan pengendalian massa (dalmas), dan peluru karet akan digunakan ketika unjuk rasa dipandang anarki dan membahayakan. (Baca: Jelang Putusan MK, Tim Transisi: Kami Santai)

"Tindakan tegas dan terukur akan dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada petugas, masyarakat, khususnya yang terlibat dalam persidangan, seperti hakim, penggugat, tergugat, saksi, diamankan secara maksimal," kata Ronny. (Baca: Ikut Amankan, Panglima: Ini Bukan Ketakutan TNI)

Untuk tipe pengamanan, Ronny melanjutkan, dilaksanakan secara terbuka dan tertutup. Pengamanan secara terbuka dilakukan oleh petugas berpakaian dinas polisi, yakni anggota Satuan Bhayangkara (Sabhara), anggota Lalu Lintas, dan anggota Brimob.

Sedangkan pengamanan secara tertutup dilakukan oleh anggota intelijen (intel) dan reserse kriminal (reskrim) yang berpakaian seperti masyarakat biasa dan berbaur dengan masyarakat biasa dalam melaksanakan tugasnya.

RIDHO JUN PRASETYO

Topik terhangat:

ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi

Berita terpopuler lainnya:
Bandel, Ahok Punya Cara Jebak Uber App/Uber.com
Jokowi Ingin Makan Krupuk, Pengawal Melarang
Prabowo Minta Ibu-ibu Siapkan Dapur Umum

Berita terkait

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

6 hari lalu

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI

Baca Selengkapnya

Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

6 hari lalu

Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

Hakim MK Anwar Usman tampak menggunakan inhaler ketika menangani sidang sengketa pemilu 2024 pada hari ini.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg Hari Ini

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg Hari Ini

MK menggelar sidang perdana sengketa pileg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD RI hari ini.

Baca Selengkapnya

Bambang Widjojanto Debat Ahli KPU di Sidang MK: Jangan Sok Tahu

32 hari lalu

Bambang Widjojanto Debat Ahli KPU di Sidang MK: Jangan Sok Tahu

Bambang Widjojanto berdebat dengan ahli yang dihadirkan KPU mengenai hasil Sirekap.

Baca Selengkapnya

Respons Gibran soal Pemanggilan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK: Dijalani Aja Prosesnya

33 hari lalu

Respons Gibran soal Pemanggilan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK: Dijalani Aja Prosesnya

Gibran Rakabuming Raka menanggapi rencana Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memanggil empat menteri Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Sengketa Pemilu Digelar Besok, 400 Polisi Siaga di MK

40 hari lalu

Sidang Perdana Sengketa Pemilu Digelar Besok, 400 Polisi Siaga di MK

Sebanyak 400 aparat kepolisian akan bersiaga selama sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK)

Baca Selengkapnya

MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

40 hari lalu

MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

MK menambah kuota saksi dalam sidang sengketa Pemilu menjadi maksimal 19 orang. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pemilu Besok

40 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pemilu Besok

MK menjadwalkan sidang perdana sengketa Pemilu 2024 besok dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Baca Selengkapnya

Tim Hukum Prabowo-Gibran Daftar sebagai Pihak Terkait Sengketa Pilpres di MK Malam Ini

41 hari lalu

Tim Hukum Prabowo-Gibran Daftar sebagai Pihak Terkait Sengketa Pilpres di MK Malam Ini

Tim hukum Prabowo-Gibran bakal mendaftarkan diri ke MK sebagai Pihak Terkait pada Senin malam, 25 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tegaskan Arsul Sani Tak Terlibat Tangani Gugatan Pemilu PPP

41 hari lalu

MK Tegaskan Arsul Sani Tak Terlibat Tangani Gugatan Pemilu PPP

Mahkamah Konstitusi menegaskan Hakim Arsul Sani tidak akan terlibat menangani sengketa Pileg yang terkait PPP.

Baca Selengkapnya