TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman mengatakan ada 42 kelompok masyarakat yang bergerak menuju Mahkamah Konstitusi (MK). "Seluruhnya sudah kami petakan dan kami juga sudah koordinasi kepada mereka untuk tidak turun ke jalan," ujar Sutarman di gedung MK, Kamis, 21 Agustus 2014.
Sutarman mengatakan telah memblokir akses jalan sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat sehingga massa pendemo tidak bisa masuk mendekati gedung MK. "Ini supaya hakim terbebas dari gangguan apa pun sehingga apa yang diputuskan betul-betul memberikan rasa keadilan bagi seluruh pencari keadilan," kata dia. (Baca: Ratusan Pendukung Prabowo Siaga di Tugu Proklamasi)
Menurut Sutarman, ia menerima laporan seratus orang akan berdemo di sekitar gedung MK. "Namun, prediksi kita sampai seribu dua ribu-lah," kata dia. Ia mengatakan 22 ribu personel kepolisian diturunkan guna mengamankan sidang putusan. (Baca: TNI Bantu Polisi Amankan Balai Kota DKI)
Sterilisasi area sekitar gedung MK, kata Sutraman, dilakukan hingga suasana di beberapa titik kondusif. "Tapi saya sudah monitor di berbagai daerah, rakyat kita sudah sadar demokrasi," katanya. (Baca: Putusan MK, 100 Personel Brimob Jaga Tol Bekasi)
Hari ini MK menggelar sidang pembacaan putusan atas gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada pemilu presiden 2014.
TIKA PRIMANDARI
Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi
Berita terpopuler lainnya:
Bandel, Ahok Punya Cara Jebak Uber App/Uber.com
Jokowi Ingin Makan Krupuk, Pengawal Melarang
Prabowo Minta Ibu-ibu Siapkan Dapur Umum
Berita terkait
Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech
17 jam lalu
Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya
18 jam lalu
Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.
Baca SelengkapnyaCara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
1 hari lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
1 hari lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
2 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
2 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
3 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
3 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
3 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca Selengkapnya