TEMPO.CO, Jakarta - Saksi ahli dari tim Prabowo-Hatta, Yusril Ihza Mahendra, menyebut Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah kalkulator. Ahli hukum tata negara ini menuding mahkamah hanya menghitung hasil pemilu presiden tanpa menyentuh persoalan prosedur. "Sudah saatnya dalam menjalankan kewenangannya Mahkamah Konstitusi melangkah ke hal lebih substansial, khususnya dalam kasus perselisihan hasil pemilihan pilpres," ujar Yusril di ruang rapat pleno Mahkamah Konstitusi, Jumat, 15 Agustus 2014. (Baca: Sengketa Pemilu, MK Undang 13 Saksi Ahli)

Yusril membandingkan mahkamah konstitusi dengan lembaga serupa di Thailand. Menurut dia, mahkamah di Thailand menyentuh permasalahan-permasalahan prosedural, tak hanya menghitung selisih angka-angka. "Ada masalah-masalah fundamental, seperti asas pemilu adil, rahasia, jujur, dan langsung," ujar dia.

Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang lanjutan sengketa perselisihan hasil pemilu presiden di ruang rapat pleno Mahkamah Konstitusi, Jumat, 15 Agustus 2014. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan dari saksi ahli.

Hari ini, tiga pihak pemohon, termohon, dan terkait menghadirkan 13 saksi ahli. Tujuh saksi ahli dari pihak Prabowo-Hatta adalah Yusril Ihza Mahendra, Irman Putra Sidin, Said Salahuddin, Margarito Kamis, Dwi Martono Ariyanto, A. Rasyid Saleh, dan Marwah Daud Ibrahim.

Sedangkan pihak termohon atau Komisi Pemilihan Umum mendatangkan empat saksi ahli, yakni Ramlan Surbakti, Erman Rajagukguk, Didik Supriyanto, dan Harjono. "Kesaksian Ramlan dan Erman akan disampaikan secara tertulis," ujar kuasa hukum KPU Adnan Buyung Nasution. Pihak terkait atau Jokowi-JK menghadirkan dua saksi ahli, yakni Saldi Isra dan Bambang Eka Cahya Widodo.

Kubu Prabowo-Hatta memohon Mahkamah menyatakan batal dan tidak mengikat atas Keputusan KPU Nomor 535/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta menyatakan perolehan suara yang benar adalah Prabowo-Hatta menang 67.139.153 dan Jokowi-JK 66.435.124 serta menetapkan Prabowo-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. (Baca: Bekas Hakim MK: Ada Kekosongan Hukum di UU Pilpres)

TIKA PRIMANDARI

Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi

Berita terpopuler lainnya:
Adik Prabowo: Tidak Ada Rekonsiliasi dengan Jokowi
Tersengat Listrik, Ketua Komisi V Meninggal
Robin Williams Akui Alami Sulit Keuangan