Keterangan Saksi Pro-Prabowo, Novela, Dipatahkan

Reporter

Editor

Sundari

Rabu, 13 Agustus 2014 18:18 WIB

Seorang warga memasukkan surat suara ke dalam Noken (tas tradisional) saat pemilu di TPS 01 distrik Hubikosi, Jayawijaya, Papua (9/4). Noken merupakan pengganti kotak suara. Foto: ANTARA/Prasetyo Utomo

TEMPO.CO, Jakarta - Saksi dari Komisi Pemilihan Umum membantah keterangan dari Novela Nawipa, saksi pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, di Mahkamah Konstitusi. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Beatrick Wanane, mengatakan telah memastikan logistik siap diantar pada 6 Juli lalu, termasuk ke daerah Novela di Kabupaten Paniai, Papua.

"Saya juga ke Paniai. Di sana juga kami siap melakukan pergerakan distribusi logistik," kata Beatrick di depan majelis hakim Mahkamah Konstitusi, Rabu, 13 Agustus 2014. (Baca: Saksi Kubu Prabowo dari Papua Kocok Perut Hakim MK)

Beatrick mengatakan dirinya sendiri yang mendapat mandat untuk memantau distribusi tersebut. Karena itu, ketika proses logistik sudah aman, ia memastikan pada tanggal 9 Juli pemilu dilaksanakan serentak di Kota Papua. Setelah mencoblos, kata dia, tak ada laporan tentang tak terselenggaranya pemilihan umum di Papua.

Keterangan ini bertolak belakang dengan saksi dari Prabowo, Novela Nawipa, yang menyatakan di Paniai tidak dilaksanakan pemungutan suara. "Tak ada pemilu, tak ada bilik suara, tak ada petugas KPPS, tak ada tanda tangan formulir," ujar Novela yang berasal dari Desa Awatubu, Kabupaten Paniai, Papua.

Atas keterangan itu, Betty kembali menegaskan bahwa pernyataan saksi Prabowo itu tidak benar. Menurut dia, Novela memberi keterangan seperti itu sebagai kader Partai Gerindra. "Itu perkataannya sebagai orang di dalam partai. Sebagai penyelenggara, saya punya data pemilu dilaksanakan," katanya. (Baca: Novela Saksi Kocak di MK Ternyata Caleg Gerindra)

Beatrick menuturkan telah mengantongi dokumen perolehan suara bersama laporan Ketua KPU Paniai Ham Nawipa tentang penyelenggaraan pemilu. Kabupaten Paniai, kata Betty, termasuk salah satu dari 16 kabupaten yang melaksanakan pemilu dengan sistem noken.

Ketua KPU Ham Nawipa membenarkan keterangan Betty. Ia memastikan pelaksanaan pemilu di Paniai aman, rekapitulasi dihadiri semua saksi, dan tidak ada keberatan. Pelaksanaan pemilu di Paniai dilakukan menggunakan sistem noken dengan kesepakatan masyarakat di tempat. "Hanya empat TPS yang mencoblos, Enraotani, Satumadi, Madi, dan Aikai, yang lainnya sistem noken," katanya. Ham menuturkan semua telah dicatat dalam berita acara.

Dari hasil pemilu di Paniai, kata Ham, Prabowo meraup 7.662 suara dan Jokowi berhasil mengumpulkan 82.970 suara. Kemudian Ham menegaskan bahwa ada pemilu untuk warga Awabutu, tapi dilaksanakan di tingkat distrik. "Di Awabutu tidak ada pemilu, logistik sudah ditarik kembali ke Distrik Paniai Timur," katanya. Dan, rencana pemilu yang dialihkan ke distrik itu sudah direstui oleh panitia pengawas setempat.

FEBRIANA FIRDAUS

Berita Terpopuler:

Mengapa Pendukung Prabowo Berani Mengancam?
Lima Peran Robin Williams yang Tak Terlupakan
Rute Pendukung ISIS dari Indonesia Menuju Suriah
Sultan Yogya: ISIS Itu Kegagalan Memahami Islam
Chelsea Dapatkan Bek Roma, MU Gigit Jari Lagi

Berita terkait

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

16 jam lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

19 jam lalu

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

20 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

1 hari lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya

Caleg NasDem Ikuti Sidang secara Daring, Hakim MK: di Tempat yang Layak, Tak Boleh Mobile

1 hari lalu

Caleg NasDem Ikuti Sidang secara Daring, Hakim MK: di Tempat yang Layak, Tak Boleh Mobile

Caleg Partai NasDem, Alfian Bara, mengikuti sidang MK secara daring tidak bisa ke Jakarta karena Bandara ditutup akibat erupsi Gunung Ruang

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg, Hakim Arief Hidayat Bingung Tanda Tangan Surya Paloh Beda

1 hari lalu

Sidang Sengketa Pileg, Hakim Arief Hidayat Bingung Tanda Tangan Surya Paloh Beda

Hakim MK Arief Hidayat menyinggung tanda tangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang berbeda di suratarie kuasa dan KTP.

Baca Selengkapnya

Kelakar Saldi Isra di Sidang Sengketa Pileg: Kalau Semangatnya Begini, Timnas Gak Kalah 2-1

1 hari lalu

Kelakar Saldi Isra di Sidang Sengketa Pileg: Kalau Semangatnya Begini, Timnas Gak Kalah 2-1

Hakim MK, Saldi Isra, melemparkan guyonan mengenai kekalahan Timnas Indonesia U-23 dalam sidang sengketa pileg hari ini.

Baca Selengkapnya

Caleg Ini Minta Maaf Hadir Daring di Sidang MK Gara-gara Erupsi Gunung Ruang

2 hari lalu

Caleg Ini Minta Maaf Hadir Daring di Sidang MK Gara-gara Erupsi Gunung Ruang

Pemohon sengketa pileg hadir secara daring dalam sidang MK karena bandara di wilayahnya tutup imbas erupsi Gunung Ruang.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

2 hari lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya