Kapolri Jenderal Polisi Sutarman. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Sutarman mengimbau masyarakat untuk tak mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat pengumuman hasil pemilu presiden, Selasa, 22 Juli 2014. Menurutnya, jika terlalu banyak masyarakat, relawan, dan pendukung kedua pasangan capres-cawapres di sekitar kantor KPU bakal meningkatkan potensi pertikaian.
"Kalau salah satu kubu yang kalah tak terima, bisa memancing konflik," kata Sutarman dalam deklarasi damai pengumuman hasil pilpres di Balai Kartini, Jakarta, Ahad, 20 Juli 2014.
Sutarman meminta masyarakat dan simpatisan melihat pengumuman hasil pilpres melalui media massa saja. Dia juga meminta masyarakat yang menjadi pendukung salah satu capres-cawapres untuk lapang dada jika jagoan mereka kalah.
"Siapa pun presidennya harus diterima dengan suka cita, ini kan pesta rakyat," kata Sutarman.
Jika ada pihak-pihak yang tetap tak terima, dia melanjutkan, masih ada prosedur hukum yang bisa ditempuh. Tak perlu menunjukkan ekspresi kekecewaan secara frontal dengan aksi turun ke jalan. (Baca: Jokowi Jamin Tak Ada Pengerahan Massa 22 Juli)
Sutarman berjanji akan menindak tegas masyarakat yang turun ke jalan dan membuat onar. Polri akan menjaga keamanan dan stabilitas Indonesia sebaik-baiknya dari ancaman konflik yang disebabkan karena proses demokrasi. (Baca: Pendukung Prabowo-Hatta akan Banjiri KPU)
"Jadi masyarakat tak perlu khawatir, tidak akan terjadi apa-apa tanggal 22 Juli nanti. Silakan beraktivitas seperti biasa," kata Sutarman.
Sesuai jadwal, KPU akan menggelar rapat pleno penghitungan suara pilpres pada tanggal 21-22 Juli 2014. Rencananya, pada tanggal 22 Juli, KPU akan mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019.
Sementara itu, hitung cepat pemilu presiden yang dilakukan berbagai lembaga survei menunjukkan hasil berbeda. Kedua capres-cawapres mengklaim sama-sama menang dengan selisih tak sampai lima persen.
Jelang Ramadan, Kapolri Minta Kapolda Cek Stok Minyak Goreng di Pasar
26 Maret 2022
Jelang Ramadan, Kapolri Minta Kapolda Cek Stok Minyak Goreng di Pasar
Pengawasan dan pemantauan dari kepolisian untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa stok minyak goreng curah terjamin dan harga penjualannya sesuai HET.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
