Kalla Tantang Prabowo ke Mahkamah Konstitusi

Minggu, 20 Juli 2014 08:29 WIB

Jusuf Kalla beri sambutan di acara buka puasa bersama di Makassar, Sulawesi Selatan, 7 Juli 2014. TEMPO/Hariandi Hafid

TEMPO.CO, Jakarta – Calon wakil presiden Jusuf Kalla mempertanyakan alasan kubu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang meminta penundaan pengumuman hasil rekapitulasi pemilihan presiden. Menurut Kalla, permintaan itu tak adil. “Tidak ada dalam undang-undang,” kata Kalla selepas buka puasa bersama Kesatuan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam di Jenggala Center, Jakarta Selatan, Sabtu, 19 Juli 2014.

Kalla meminta kubu Prabowo menampilkan bukti-bukti kecurangan yang didapat ke hadapan Mahkamah Konstitusi (MK). “Bukan malah meminta penundaan,” ujar Ketua Palang Merah Indonesia itu. (Baca: Pendukung Jokowi Tak Setuju Penundaan)

Menurut Kalla, undang-undang telah mengamanahkan untuk membawa kecurangan tersebut ke lembaga hukum yang berwenang. “Jika hanya ngomong ada indikasi kecurangan semua orang bisa berbicara seperti itu,” kata dia. “Apa jika Prabowo menang akan bilang banyak kecurangan?”

Seperti diberitakan, kubu calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan pemenang pemilu presiden dan wakil presiden yang akan dilaksanakan pada 22 Juli mendatang. "Lebih baik selesaikan semua rekomendasi, jangan kesannya terburu-buru lalu dilimpahkan ke MK," ujar saksi Prabowo-Hatta, Azis Subekti, di gedung KPU, Sabtu, 19 Juli 2014. (Baca: Kubu Prabowo Minta KPU Tunda Umumkan Hasil Pilpres)

Anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, memastikan pihaknya tak akan memundurkan waktu penetapan. Menurut dia, bentuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) belum tentu melakukan apa yang tertulis. "Mengkaji lebih lanjut juga menindaklanjuti," ujarnya. Hadar juga menyebut bahwa KPU sudah tak mungkin lagi melakukan pemungutan suara ulang karena batas waktunya telah lewat. (Baca: Machfud Md.: Prabowo-Hatta Siap Kalah dan Menang)

Anggota Bawaslu, Daniel Zuchron, memastikan tak akan ada lagi penghitungan suara ulang karena justru akan melanggar undang-undang. Menurut dia, sejumlah rekomendasi tak dilakukan mungkin karena tidak ditemukan bukti yang cukup. "Apalagi, saat ini, Bawaslu provinsi sudah di Jakarta untuk mengikuti rekapitulasi nasional," kata dia.

AMRI MAHBUB

Terpopuler:
Milisi Penembak MH17: Kami Menembak Mayat
Isi Kargo MH17, Surat Diplomatik sampai Suku Cadang Helikopter
Diultimatum ISIS, Umat Kristen Tinggalkan Mosul
Milisi Diduga Incar Pesawat Putin, Bukan MH17
Jembatan Comal Amblas, Jalur Alternatif Molor 30 Km

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

6 Maret 2024

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya