Gedung Radio Republik Indonesia (RRI), Jakarta, 15 Juli 2014. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Radio Republik Indonesia Rosarita Niken Widiastuti meminta masyarakat tak menganggap hasil hitung cepat suara dalam pemilihan presiden 2014 sebagai patokan utama. Hasil penghitungan itu, kata dia, seharusnya hanya dijadikan sebagai referensi agar tak menimbulkan polemik.
"Seharusnya dijadikan sebagai referensi dan pembanding saja," kata Niken saat dihubungi Tempo, Selasa, 15 Juli 2014.
Hasil hitung cepat RRI dipermasalahkan karena muncul saat kedua kubu kandidat sama-sama mendeklarasikan kemenangan. Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla sama-sama mengklaim memenangi pemilihan presiden berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei. RRI mendapat serangan bertubi-tubi, salah satunya dari politikus DPR. Hasil hitung cepat mereka menunjukkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla mengungguli Prabowo-Hatta dengan suara 52,71 persen berbanding 47,29 persen. (Baca: Dirut RRI: Quick Count Kami Netral dan Independen)
Niken mengatakan lembaganya memutuskan berhenti menayangkan hasil hitung cepat guna meredam polemik yang terjadi di masyarakat. Ia juga mengatakan keputusan ini diambil agar suasana kembali kondusif. "Kami ingin cooling down dulu," katanya. (Baca: Dewan Pers Minta RRI Tak Takut Hadapi Teror)
Keputusan RRI menghentikan publikasi hasil hitung cepat ini juga menuai protes di media sosial. Di Twitter, misalnya, muncul dukungan kepada lembaga penyiaran pemerintah ini berupa cuitan dengan tagar #saveRRI. (Baca: RRI Dipanggil DPR, Netizen Serukan #SaveRRI) Niken mengapresiasi dukungan masyarakat kepada lembaganya. Menurut Niken, dukungan itu memotivasi timnya untuk memberikan pelayanan terbaik. "Dukungan masyarakat memotivasi kami," ujar Niken.
35 Ribu Pelajar Akan Bacakan Ikrar Sumpah Pemuda di Festival Pelajar Nusantara 2022 Radio Republik Indonesia
26 Oktober 2022
35 Ribu Pelajar Akan Bacakan Ikrar Sumpah Pemuda di Festival Pelajar Nusantara 2022 Radio Republik Indonesia
Kurang lebih 350 ribu pelajar secara virtual termasuk 12 ribu pelajar Solo Raya yang akan mememenuhi stadion Manahan akan membacakan Ikrar Sumpah Pemuda yang dipimpin oleh Wali Kota Surakarta.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.