Kapolri Minta Pendukung Capres Tak Anarkis

Reporter

Jumat, 4 Juli 2014 22:17 WIB

Kapolri, Jend. Sutarman. Tempo/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta- Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Sutarman meminta para pendukung calon presiden menahan diri untuk tak terpancing aksi anarkis dalam menghadapi pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Apalagi saat ini masa kampanye pemilihan presiden memasuki hari-hari terakhir. "Pendukung calon presiden sebaiknya menggunakan jalur hukum jika kecewa ataupun ingin memprotes sesuatu," ujar Sutarman di Markas Besar Polri, Jumat, 4 Juli 2014.

Sutarman menyayangkan munculnya tindakan anarkis selama masa kampanye pilpres. Misalnya kasus penyerangan kantor stasiun televisi TV One di Yogayakarta, dua hari lalu. Menurut Sutarman, tindakan anarkis bisa dihindari bila pendukung para calon presiden dapat melapor ke polisi. "Masyarakat harus dapat melihat demokrasi secara utuh," ujarnya.


Mengenai penyerangan kantor TV One ini, Sutarman mengatakan saat ini telah ditangani oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, polisi tak bisa langsung menyelidiki tindak pidana dalam peristiwa itu. Polisi masih membutuhkan sejumlah bukti untuk mendalami penyerangan. "Tidak bisa terburu-buru dalam menentukan adanya tindak pidananya.”

Rabu malam kemarin, massa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendatangi kantor TV One biro Yogyakarta di Jalan Timoho, Kota Yogyakarta. Mereka mencorat-coret dinding kantor dengan tulisan “PDIP Bukan PKI”.


Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Bambang Praswanto mengatakan tindakan massa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, merusak kantor biro TV One di Yogyakarta adalah aksi spontan. “Mereka sakit hati dengan pemberitaan TV One,” ujar Bambang pada Tempo, Kamis siang.


AMOS SIMANUNGKALIT


Berita Lainnya:
Buya Syafii Ngeri Lihat Kampanye Hitam ke Jokowi
Ahok Ditolak Masuk ke Masjid di Jakarta
Menteri Hidayat Usul Pajak Tas Hermes Dihapus
Diskriminasi, Muslim di Xinjiang Dilarang Berpuasa

Advertising
Advertising

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

2 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

3 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

4 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

4 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

4 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya