Golkar Resmi Pecat Tiga Kader Pendukung Jokowi  

Reporter

Senin, 23 Juni 2014 19:23 WIB

Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Aburizal Bakrie (kanan) didampingi Ketua Panitia Rapimnas Mahyudin membuka Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar ke-6 di Jakarta (18/5). Rapimnas ini akan membahas tiga agenda utama salah satunya menentukan arah koalisi partai. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Samarinda - Partai Golkar secara resmi telah memecat tiga kadernya sebagai anggota partai. Ketua DPP Golkar Bidang Organisasi dan Daerah Mahyudin mengatakan pemecatan ketiganya sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie.

"Hari ini, saya mengeluarkan surat (pemecatan) DPP yang ditandatangani ketua umum, Nusron Wahid, Agus Gumiwang, dan Poempida Hidayatullah, ketiganya fraksi partai Golkar di DPR RI," kata Mahyudin kepada wartawan, Senin, 23 Juni 2014. (Baca: Golkar Akui Tidak Bulat Mendukung Prabowo)

Menurut dia, pemecatan ketiganya sebagai anggota Partai Golkar karena diketahui ikut kampanye pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Mahyudin menyatakan mereka terekam oleh sejumlah media cetak dan elektronik mengikuti kampanye di luar apa yang diputuskan partai.

Sanksi yang diberikan partai, menurut dia, telah disepakati melalui rapat pleno partai. Isinya, kader yang melawan perintah partai akan diberi sanksi berupa pencopotan dari jabatan partai hingga pemecatan dari keanggotaan partai. Semua kata dia tergantung dari kesalahan yang dibuat kader.

Selain tiga kader pusat itu, Mahyudin menyatakan Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh dinonaktifkan melalui surat keputusan DPP partai belambang pohon beringin itu. Adnan Anwar Saleh yang juga Ketua DPD Golkar Sulawesi Barat dicopot sementara.

"Kami sudah menunjuk Nurdin Khalid sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Golkar Sulbar," kata Mahyudin. (Baca: Tiga Organisasi Sayap Golkar Dukung Jokowi-JK)

Kabar terakhir menurut Mahyudin, Anwar Adnan Saleh sudah mengklarifikasi soal dukungannya. Bahkan DPP Golkar menerima klarifikasi jika Anwar sudah bersedia menjadi ketua tim pemenangan nomor urut satu. "Kalau benar seperti itu surat penonaktifannya akan dievaluasi kembali," kata dia.

Di Kalimantan Timur, menurut Mahyudin, juga ada mantan Wali Kota Tarakan yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kota Tarakan yang dinonaktifkan. Tapi untuk tingkat pengurus kabupaten dan kota penonaktifan cukup dilakukan DPD Golkar tingkat provinsi.

Di Samarinda, Mahyudin menghadiri apel akbar ormas Pemuda Pancasila Kalimantan Timur yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Tak hanya Pemuda Pancasila, sejumlah organisasi kepemudaan juga turut mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden Prabowo Subianto.

FIRMAN HIDAYAT

Berita lain:

Dirampok, Caddy Golf Melawan dengan Tendangan Maut
Rapor Merah DKI, Jokowi Diminta Mundur
Kejanggalan Pembunuhan di Rumah Tentara Bandung
Midnight Sale, Pengunjung Serbu Sepatu dan Tas
Ini Tip Midnight Sale dari Pengusaha Mal
Tip Hindari Kehabisan Tenaga Saat Midnight Sale
Harga Kopi Starbucks Naik Satu Dolar

Berita terkait

Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

27 menit lalu

Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

Nahdlatul Wathan (NW) menjadi organisasi massa Islam pertama yang membangun ekosistem di Ibu Kota Nusantara (IKN). Begini profilnya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

3 jam lalu

Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

Dalam Pilpres 2024, pemberian bansos beras oleh Jokowi dikritik lawan politik hingga kelompok sipil sebagai upaya cawe-cawe.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

3 jam lalu

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

Sejumlah pihak menyatakan pembentukan Pansel KPK menjadi ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pemberantasan korupsi semakin suram?

Baca Selengkapnya

Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

5 jam lalu

Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

Keterangan tertulis Sekretariat Presiden menyebut Jokowi disambut lautan masyarakat saat meninjau Pasar Laino Raha, Kabupaten Muna.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

6 jam lalu

Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

Jokowi resmi menghapus sistem kelas melalui Perpres Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

6 jam lalu

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

Novel Baswedan menilai dalam proses pemilihan Pansel KPK akan terlihat ada atau tidaknya keinginan Jokowi memberantas korupsi.

Baca Selengkapnya

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

6 jam lalu

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

Partai Negoro yang didirikan Faizal Assegaf dan kawan-kawan diluncurkan kemarin. Program jangka pendek mereka minta penegak hukum adili Jokowi.

Baca Selengkapnya

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

7 jam lalu

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

Presiden Jokowi akan mengumumkan Pansel KPK bulan ini. Sejumlah aktivis antikorupsi memberi masukan, termasuk Novel Baswedan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan Umumkan Pansel KPK, Ini Aturan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK

7 jam lalu

Jokowi Akan Umumkan Pansel KPK, Ini Aturan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK

Jokowi akan umumkan Pansel KPK bulan ini. Apa itu Pansel KPK dan bagaimana aturan mengeenai pembentukannya?

Baca Selengkapnya

Pengamat: Anggota Pansel KPK Harus Bersih dari Genealogi Politik

9 jam lalu

Pengamat: Anggota Pansel KPK Harus Bersih dari Genealogi Politik

Anggota Pansel KPK diminta agar bersih dari genealogi politik.

Baca Selengkapnya