Warga mengumpulkan dana untuk calon presiden Joko widodo di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, 15 Juni 2014. Aksi pengumpulan dana tersebut akan disumbangkan kepada Jokowi untuk biaya kampanye dalam pemilihan presiden. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari poros koalisi PDI Perjuangan, Joko Widodo, mendesak pemerintah mengusut kebocoran anggaran Rp 1.000 triliun yang disebut oleh calon presiden dari koalisi Merah Putih, Prabowo Subianto. Jokowi menyebut pemerintah juga harus mempertanyakan hal itu pada Menteri Koordinator Perekonomian yang aktif saat itu.
"Kebocoran Rp 1.000 triliun itu gede banget. Yang bertanggung jawab usut. Tanya ke Menko Perekonomiannya," katanya di sela-sela kampanye di Indramayu, Selasa, 17 Juni 2014. Dalam Kabinet Gotong Royong jilid II, Menteri Koordinator Perekonomian dijabat oleh Hatta Rajasa--yang kini jadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo.
Jokowi menduga kebocoran anggaran tersebut berasal dari alokasi anggaran bahan bakar minyak yang terlalu banyak. Ini disebabkan anggaran APBN bisa mencapai Rp 300 triliun. "Kalau saya bisa ke BBM. Di anggaran pendapatan dan belanja negara, di sektor migasnya saja bisa Rp 300 triliunan," katanya.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.