TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang menangani kasus dugaan penculikan sejumlah aktivis dengan tertuduh Prabowo Subianto pada 24 Juli 1998, Letnan Jenderal Fachrul Razi, mengatakan Prabowo bisa terancam hukuman mati jika kasusnya dibawa ke Mahkamah Militer.
Musababnya, kata Razi, tim sudah menemukan bukti cukup yang menyebutkan Prabowo terlibat dalam penculikan dan penghilangan orang. "Andai dibawa ke Mahkamah Militer, Prabowo bisa dihukum mati," kata Fachrul saat dihubungi Tempo, Rabu, 12 Juni 2014.
Namun, menurut Fachrul Razi, Dewan Kehormatan Perwira memilih tidak membawa kasus mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu ke Mahkamah Militer."Demi rasa setia kawan," kata dia. Pertimbangan lain, kata Fachrul Razi, adalah status Prabowo masih menjadi menantu Presiden Soeharto.
Sebelumnya, beredar surat bernomor KEP/03/VIII/1998/DKP yang menyebut sebelas pertimbangan yang melatari rekomendasi pemecatan Prabowo, kini calon presiden yang diusung poros koalisi Partai Gerindra. Pertimbangan itu antara lain, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prosedur, seperti pengabaian sistem operasi, hierarki, serta disiplin hukum di lingkungan ABRI.
Surat rekomendasi pemecatan Prabowo ditandatangani Ketua Dewan Kehormatan Perwira, Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo dan enam anggota berpangkat letnan jenderal, yaitu Djamari Chaniago, Fachrul Razi, Yusuf Kartanegara, Agum Gumelar, Arie J. Kumaat, serta Susilo Bambang Yudhoyono.
MUHAMMAD MUHYIDDIN
Berita Terpopuler
Anak Tukang Becak Ini Terima Beasiswa ke Inggris
Anak Tukang Becak ini Lulus dengan IPK 3,96
Sumbangan untuk Jokowi-JK Capai Rp 35 Miliar
PBB Beri Rapor Merah Soal Toleransi di Indonesia
Berita terkait
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang
27 Desember 2021
Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.
Baca SelengkapnyaDPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
Baca SelengkapnyaDitugaskan Prabowo Jadi Jurkam ke Jateng, Ini Janji Sandiaga Uno
5 Maret 2018
Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno mengatakan telah mendapat izin Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi juru kampanye di Pilkada tiap hari Minggu.
Baca SelengkapnyaFadli Zon Akui Ada Utusan Ajak Prabowo Jadi Cawapres Jokowi
2 Maret 2018
Fadli Zon mengatakan tawaran agar Prabowo menjadi cawapres Jokowi ditolak karena akan menimbulkan oligarki.
Baca SelengkapnyaKetika Prabowo Hati-hati Tanggapi Usulan Jadi Cawapres Jokowi
1 Maret 2018
Prabowo mengatakan dirinya akan mendengarkan suara partai soal pencalonannya maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.
Baca SelengkapnyaPilkada 2018, Prabowo Bakal Berkampanye untuk Sudrajat-Syaikhu
1 Maret 2018
Prabowo mengatakan akan mendatangi kampanye sebanyak mungkin di Pilkada 2018 Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaSoal Deklarasi Prabowo Jadi Capres, Fadli Zon: Masih Lama
27 Februari 2018
Meski Gerindra sudah bergerilya, Prabowo masih belum menyatakan diri akan maju kembali di pilpres 2019.
Baca SelengkapnyaGerindra Masih Cari Tanggal Deklarasi Prabowo sebagai Capres
26 Februari 2018
Fadli Zon juga menuturkan pencalonan Prabowo sebagai capres merupakan harga mati bagi Partai Gerindra.
Baca SelengkapnyaBambang Soesatyo: Jokowi-Prabowo Pasangan Ideal
26 Februari 2018
Menurut Bambang Soesatyo, pertarungan antara Jokowi dan Prabowo pada pemilihan presiden 2014 sempat menimbulkan gangguan dalam kinerja pemerintahan.
Baca SelengkapnyaJokowi Diprediksi Melenggang jika Head to Head dengan Prabowo
24 Februari 2018
Pemilihan presiden 2019 diperkirakan akan membentuk dua poros, yaitu poros Jokowi dan Prabowo.
Baca Selengkapnya