Tiga Keunggulan Debat Jokowi-JK Versi Apindo  

Reporter

Selasa, 10 Juni 2014 13:28 WIB

Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berjabat tangan dengan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sebelum mengikuti Debat Capres-Cawapres, di Jakarta, 9 Juni 2014. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan penilaian khusus bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dibanding kompetitornya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, dalam debat calon presiden yang berlangsung tadi malam.

"Setidaknya ada tiga poin yang lebih unggul dari Pak Prabowo," ujar Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi, Selasa, 10 Juni 2014. (Baca juga: Survei: Setelah Debat Capres, Jokowi Tetap Unggul)

Pemilik bisnis Gemala Group ini menyatakan pemaparan capres nomor urut dua tersebut dinilai lebih relevan dan diterima bagi dunia usaha. Sedangkan Prabowo dan pendampingnya, Hatta Rajasa, lebih banyak retorika. "Tidak substansial pada pokok persoalan," katanya.

Ada tiga poin pembeda dari kedua calon yang menempatkan Jokowi lebih unggul dari lawannya, Prabowo Subianto. Pertama, Jokowo-JK lebih memberikan kepastian hukum bagi kalangan dunia usaha. "Tidak mencle-mencle, sehingga memberikan harapan," ujarnya.

Sedangkan Prabowo lebih banyak menyoroti persoalannya tanpa memberikan soalusi. "Punishment and reward-nya itu tidak jelas bagaimana," ujarnya.

Kedua, keberanian Jokowi untuk mengoptimalkan dan membereskan pelaksanaan otonomi daerah (otda) dengan payung hukum yang jelas sebagai solusi menghidupkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan Prabowo hanya menyoroti mengenai peluang di daerah tanpa memberikan penjelasan bagaimana peluang tersebut bisa dioptimalkan.

"Persoalan otda itu mengganjal sekali buat pengusaha, biayanya tinggi," ujarnya. (Lihat: Capres Dinilai Punya Ide Tata Kelola Pemerintah)

Ketiga, rencana Jokowi untuk mengefisienkan dengan meleburkan beberapa lembaga pemerintah dinilai bisa memutus mata rantai ruwetnya birokrasi serta penghematan anggaran negara. Sedangkan Prabowo justru sebaliknya, berencana menaikkan gaji pegawai negeri sipil. "Sangat kontradiktif, duitnya dari mana itu," ujarnya.

Atas perbedaan tersebut, Sofjan menilai pemaparan yang disampaikan Jokowi-JK dianggap lebih mumpuni meraih simpati masyarakat. "Penjelasannya sederhana, tapi tahu persoalan yang harus diselesaikan," ujarnya.

JAYADI SUPRIADIN

Berita Lain:
Valid, Surat Rekomendasi Pemecatan Prabowo
Jawab Roy Suryo via BBM, Ahok: Bro Kenapa Somasi?
Jokowi: Wiji Thukul Harus Ditemukan
Polisi: Pemerkosaan Mahasiswa Malaysia Rekayasa
Takmir Masjid Sesalkan Isi Pengajian Jafar Umar
Debat Capres Masih Gunakan Strategi 5-3-2
Klaim Lihat MH370, Pekerja Kilang Minyak Dipecat







Berita terkait

Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

13 hari lalu

Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

Berita terpopuler: Prabowo-Gibran diharap bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi usai dilantik, pendaftaran CPNS 2024 dibuka.

Baca Selengkapnya

Apindo Sebut Keputusan MK dalam Sengketa Pilpres Berdampak Positif bagi Investasi dan Dunia Usaha

14 hari lalu

Apindo Sebut Keputusan MK dalam Sengketa Pilpres Berdampak Positif bagi Investasi dan Dunia Usaha

Asosiasi Pangusaha Indonesia atau Apindo merespons soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan dalam sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif

14 hari lalu

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Shinta Kamdani menilai melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada penurunan confidence ekspansi usaha di sektor manufaktur nasional.

Baca Selengkapnya

Kurs Rupiah Kian Jeblok ke 16.117 per USD, Bos Apindo Minta BI Segera Intervensi

23 hari lalu

Kurs Rupiah Kian Jeblok ke 16.117 per USD, Bos Apindo Minta BI Segera Intervensi

Pemerintah, khususnya BI, Kementerian Keuangan dan OJK diminta untuk segera melakukan sejumlah langkah intervensi agar mencegah rupiah kian jeblok.

Baca Selengkapnya

Apindo Beri Catatan Atas Kebijakan WFH bagi ASN Guna Urai Kepadatan saat Arus Balik Lebaran

23 hari lalu

Apindo Beri Catatan Atas Kebijakan WFH bagi ASN Guna Urai Kepadatan saat Arus Balik Lebaran

Apindo menyatakan WFH cenderung menciptakan penurunan produktivitas ekonomi nasional secara agregat.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

25 hari lalu

Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menanggapi soal keputusan pemerintah menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3 persen.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Beri Masukan Peta Perekonomian ke Prabowo, Apa Isinya?

26 hari lalu

Pengusaha Beri Masukan Peta Perekonomian ke Prabowo, Apa Isinya?

Kalangan pengusaha di Apindo memberi masukan berupa peta perekonomian kepada pemerintahan selanjutnya yakni Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden-Wapres Terpilih, Apindo: Uncertainty, Wait and See Masih Terus Ada

46 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden-Wapres Terpilih, Apindo: Uncertainty, Wait and See Masih Terus Ada

Ketua Apindo menanggapi pengumuman KPU soal Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wapres terpilih pemenang Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Apindo Dukung Pembatasan Barang Bawaan Impor, Sesuai Keinginan Industri

49 hari lalu

Apindo Dukung Pembatasan Barang Bawaan Impor, Sesuai Keinginan Industri

Pembataan barang bawaan impor berlaku sejak 10 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Aturan Pembatasan Impor Bahan Baku Bakal Diterapkan, Apindo Minta Ada Pengecualian

20 Februari 2024

Aturan Pembatasan Impor Bahan Baku Bakal Diterapkan, Apindo Minta Ada Pengecualian

Apindo menilai, penerapan aturan itu tak perlu ditunda, namun perlu ada pengecualian pada beberapa bahan baku yang belum dan kurang diproduksi dalam negeri.

Baca Selengkapnya