TEMPO.CO, Bandung - Kepala Polda Jawa Barat Inspektur Jenderal M. Iriawan meminta agar semua bangunan, lahan, dan peralatan lembaga kepolisian di segenap penjuru wilayahnya bebas dari kampanye dan peraga kampanye calon presiden-calon wakil presiden manapun. Sesuai instruksi Kepala Polri, kata dia, lembaga polisi dari pusat hingga daerah bersikap netral terkait dengan pemilihan presiden 2014.
Iriawan mencontohkan, stiker atau poster pasangan kandidat memang bisa saja terpasang di dinding asrama polisi. Itu bisa ditempel oknum orang dalam atau oleh orang luar pendukung salah satu pasangan calon yang numpang lewat. "Jadi kalau ditemukan ada stiker nempel di asrama apalagi kantor polisi, harus dicabut," kata dia seusai bertemu pers di satu restoran di Bandung, Senin, 9 Juni 2014. (Baca: Polisi Tak Netral di Pilpres Bisa Dipecat)
Iriawan juga memastikan sejauh ini tak ada laporan tentang anak buahnya yang memihak satu pasangan capres-cawapres. Tak ada pula aparat di tingkat lingkungan warga seperti Bhayangkara Pembina Desa maupun brigadir polisi di tingkat rukun warga, yang diadukan menggiring warga untuk memilih salah satu pasangan kandidat.
"Kalaupun polisi ada yang punya idola (capres tertentu) lalu menggiring orang untuk memilih idolanya itu oknum yang bertindak secara pribadi," kata dia. Sebab perintah sudah jelas, dari puncak sampai bawah lembaga Polri harus netral. "Kalau ada oknum segera laporkan ke Panwaslu. Kalau perlu laporkan langsung ke saya," kata Iriawan. (Baca: 380 Personel Polisi Akan Tempel Capres-Cawapres)
Polda Jawa Barat mengerahkan dua per tiga personelnya untuk mengawal seluruh tahapan proses pemilihan presiden 2014. Itu termasuk pengawalan keamanan acara pencoblosan pada 9 Juli nanti di hampir 77 ribu tempat pemungutan suara berkategori aman dan rawan di seantero penjuru Jawa Barat. (Baca: SBY: 2004 TNI-Polri Tak Netral) ERICK P. HARDI
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
