Anggota BPK Jadi Dewan Pakar Prabowo

Reporter

Selasa, 3 Juni 2014 09:31 WIB

Ali Masykur Musa. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Ali Masykur Musa mengatakan sudah diminta menjadi anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Ali mengatakan siap menjelaskan keterlibatannya dalam tim sukses calon presiden.

“Saya menjadi anggota Dewan Pakar, itu saja,” kata Ali saat dihubungi Tempo, Selasa, 3 Juni 2014. Ali mengaku diminta oleh tim Prabowo-Hatta menjadi anggota Dewan Pakar. Dia beralasan cocok dengan visi misi dan komitmen kebangsaan Prabowo-Hatta. “Visi misi mereka sesuai dengan saya,” ujarnya.

Ali akan memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu untuk menjelaskan keterlibatannya di tim ini. “Saya dipanggil untuk melakukan klarifikasi,” kata Ali. (Baca:Ridwan Kamil-Arya Bima Tim Sukses Prabowo)

Ahad lalu, saat penetapan calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, Ali Masykur Musa berada di tim Prabowo. "Kehadiran anggota BPK dalam proses politik kampanye sangat fatal," kata anggota Bawaslu Nasrullah, Senin, 2 Juni 2014. "Ali Masykur akan kami mintai penjelasan kehadirannya dalam tim Prabowo."

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, Pasal 41 melarang anggota BPK menghadiri kampanye. Oleh sebab itu, keterlibatan Ali Masykur dalam tim Prabowo harus diklarifikasi, kata dia. "Pejabat negara seperti anggota BPK tak boleh ikut kampanye, baik aktif maupun cuti," kata dia. "Ada wilayah etik yang tak boleh dilanggar." (Baca:Tiga Taipan dengan Harta 23 Triliun Sokong Prabowo)

WAYAN AGUS PURNOMO

Terpopuler:
Musik Pengaruhi Otak Manusia dengan Cara Tak Biasa
Lima Parpol di Pacitan Dukung Jokowi-JK
Ambil Uang Rp 8 Ribu di Dalam Sumur, 7 Bocah Tewas

Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

5 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

40 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

43 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

44 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

44 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

44 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

44 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

44 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

45 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

48 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya