TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Nasution Manager, mengatakan bahwa ada enam kriteria calon presiden idaman. Hal itu dia sampaikan pada acara konferensi pers di Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Mei 2014.
Keenam kriteria capres idaman tersebut, kata Nasution, presiden harus mampu menghargai kebhinekaan bangsa, memiliki wawasan tentang kebangsaan, dan menghormati HAM, tidak pernah terindikasi dalam pelanggaran HAM atau tidak pernah diselidiki oleh Komnas HAM, mampu memajukan HAM di Indonesia, mampu membawa Indonesia berperan aktif di dunia yang memiliki penegakan HAM yang baik, serta presiden yang terpilih mampu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat khususnya yang terjadi di masa lalu. "Nah itulah enam kriteria capres idaman ala Komnas HAM," ujar ketua koordinator pengawasan pilpres Komnas HAM tersebut.
Hingga saat ini masih ada kasus pelanggaran HAM yang hingga saat ini masih belum diselesaikan. Kasus-kasus tersebut, di antaranya Trisakti, Semanggi Satu dan Dua, Talangsari Lampung, Abepura, Tanjung Priok, dan Timor Timur. Sebagian dari kasus tersebut ada yang berkas-berkasnya sudah diserahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung.
Namun Nasution membantah jika keenam kriteria capres idaman tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan bagi salah satu kandidat capres yang bersaing pada 9 Juli mendatang. "Komnas HAM tidak ikut dalam politik praktis," ujarnya.
Selain itu, Komnas HAM juga akan mempelajari visi dan misi dari masing-masing kandidat. "Nanti kita akan bekerja sama dengan KPU," ujarnya.
GANGSAR PARIKESIT
Berita Terpopuler
Buka Kantor di Jakarta, Apple Tawarkan Lowongan
Ponsel Pintar LG G3 Berteknologi Sinar Laser
Apple Akhirnya Buka Kantor Cabang di Indonesia
Berita terkait
10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya
10 Desember 2023
Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 menghadirkan tema dan konsep berbeda di Indonesia, berikut ini tema dan isi deklarasinya.
Baca SelengkapnyaSuciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM
22 September 2022
Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?
Baca SelengkapnyaTerjebak Lingkaran Setan Binary Option
2 Februari 2022
Para investor atau trader binary option merugi akibat skema perjudian berkedok investasi itu.
Baca SelengkapnyaSurvei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang
27 Desember 2021
Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.
Baca SelengkapnyaDPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Temukan Praktik Pasung Disabilitas Mental di Panti
12 Desember 2018
Masih ada panti sosial yang menerapkan praktik pemasungan dan kurungan terhadap penyandang disabilitas mental.
Baca SelengkapnyaDitugaskan Prabowo Jadi Jurkam ke Jateng, Ini Janji Sandiaga Uno
5 Maret 2018
Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno mengatakan telah mendapat izin Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi juru kampanye di Pilkada tiap hari Minggu.
Baca SelengkapnyaFadli Zon Akui Ada Utusan Ajak Prabowo Jadi Cawapres Jokowi
2 Maret 2018
Fadli Zon mengatakan tawaran agar Prabowo menjadi cawapres Jokowi ditolak karena akan menimbulkan oligarki.
Baca SelengkapnyaKetika Prabowo Hati-hati Tanggapi Usulan Jadi Cawapres Jokowi
1 Maret 2018
Prabowo mengatakan dirinya akan mendengarkan suara partai soal pencalonannya maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.
Baca SelengkapnyaPilkada 2018, Prabowo Bakal Berkampanye untuk Sudrajat-Syaikhu
1 Maret 2018
Prabowo mengatakan akan mendatangi kampanye sebanyak mungkin di Pilkada 2018 Jawa Barat.
Baca Selengkapnya