Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum memasuki ruangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi pada sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional dengan terdakwa Teuku Bagus Mokhamad Noor di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (13/5). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan Demokrat sengaja tidak mengusung calon presiden. Menurut dia, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan yang memenangi kontes pencalonan presiden dari partai berlogo mirip bintang Mercy itu itu memang dibikin tidak mendapat pasangan, baik sebagai wakil presiden maupun presiden. (Baca: Dahlan Iskan Pemenang Konvensi Partai Demokrat)
"Kan, sebetulnya konvensi sudah ada pemenangnya. Tetapi pemenang konvensi dibikin jomblo, tidak dapat jodoh kan?" kata Anas setelah memberikan kesaksiannya untuk terdakwa bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 26 Mei 2014.
Anas mengatakan keputusan itu merupakan bagian dari strategi politik Demokrat. Soalnya, kata dia, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan terang menyatakan akan netral.
"Tapi tidak golput, pasti ada yang dipilih kan. Berpihak ke mana? Pasti sampeyan sudah pada tahu," ujarnya sambil tertawa.
Hasil pemilihan legislatif April menyatakan Demokrat hanya mendulang sekitar 10 persen suara. Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua umum partai itu juga telah menyatakan partainya akan bersikap netral. Suara Demokrat itu berada di bawah ambang batas calon presiden sebesar 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara nasional dalam pemilihan legislatif. (Baca: Alasan SBY Lanjutkan Konvensi Demokrat)
Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?
19 Februari 2024
Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?
Pelaksanaan pemilu dalam era reformasi telah dilakukan enam kali, yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.
